Baliho himbauan terkait tunggakan pajak dan pembayaran listrik kini dipasang di sejumlah titik strategis di Deliserdang.
Pesan pada papan tersebut mendorong masyarakat mengurangi tunggakan PBB-P2 dan membayar tagihan listrik tepat waktu.
Kritik terhadap pemasangan baliho itu muncul karena langkah pemerintah daerah dinilai tidak konsisten dengan praktik penyelenggaraan kegiatan dinas.
Untuk urusan pajak hotel, Pemerintah Kabupaten Deliserdang diketahui rutin menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau pertemuan sejenis di Hotel Brastagi Cottage, Kabupaten Karo.
Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Deliserdang, Dharma Syahputra Purba yang akrab dipanggil Dedek Purba, menyampaikan keberatan atas kondisi itu pada Selasa (21/7).
Ia menilai ironis apabila pemerintah meminta masyarakat berhemat sementara sejumlah kegiatan ASN dan acara yang berkaitan dengan wajib pajak hotel dilaksanakan di luar daerah sehingga biaya sewa, konsumsi, dan transportasi dibebankan kepada APBD.
Baliho terpasang di Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum) pada jembatan penyeberangan yang berada tidak jauh di depan Kantor Bupati, Kecamatan Lubuk Pakam.
Salah satu baliho memuat teks: Pemkab Deliserdang memberikan Pengurangan dan Pembebasan Sanksi PBB-P2.
Baliho lain bertuliskan: Ayo Bayar Listrik di Awal Waktu, Sebelum Tanggal 20 Setiap Bulan Bersama kita Dukung Pembangunan Deliserdang.
Dari himbauan tersebut juga disebutkan bahwa saat masyarakat membayar listrik ke PLN maka pajak berupa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) masuk ke kas Pemerintah Daerah.
Dedek Purba mengingatkan bahwa penyelenggaraan kegiatan berskala besar di luar daerah berpotensi menghambat target peningkatan PAD Deliserdang.
Ia menyarankan agar kegiatan serupa digelar di hotel-hotel yang ada di Deli Serdang untuk mendukung perhotelan lokal dan menghemat anggaran daerah.
Meski mengapresiasi program pembebasan sanksi PBB-P2 dan ajakan bayar listrik, Dedek Purba memperingatkan bahwa tanpa kebijakan internal yang konsisten, pemasangan baliho berisiko hanya menjadi seremonial belaka.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Sandra Dewi Situmorang dimintai konfirmasi terkait dugaan konflik kepentingan Bupati Asri Ludin Tambunan karena kebiasaan menggelar kegiatan di Berastagi Cotege.
Sandra Dewi menyatakan bahwa Bupati tidak pernah mengarahkan anak buahnya untuk memilih hotel tertentu dan bahwa pelaksanaan kegiatan merupakan kewenangan masing-masing OPD yang mengikuti perencanaan internal.
Ia juga mempersilakan wartawan menanyakan langsung kepada OPD terkait alasan rutin menyelenggarakan kegiatan di Berastagi Cotege.
Soal kemungkinan kepemilikan saham Bupati di Berastagi Cotege, Sandra Dewi mengatakan ia tidak mengetahui dan menegaskan itu merupakan urusan pribadi.







