Pemerintah mempercepat penyelesaian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan target rampung pada pekan ini.
Prioritas pengerjaan diarahkan ke Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku karena ketiga daerah tercatat memiliki angka stunting yang relatif tinggi.
Percepatan ini merupakan hasil rapat koordinasi lanjutan terkait pelaksanaan Program MBG yang dipimpin oleh pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi lanjutan, Jakarta, Kamis 6 Agustus 2026.
Sebelumnya penyelesaian dapur MBG di wilayah 3T ditargetkan memakan waktu sekitar satu bulan, namun pemerintah memutuskan untuk memperpendek jadwal sehingga rampung dalam satu pekan.
Alasan percepatan adalah agar layanan pemenuhan gizi dapat segera menjangkau masyarakat di daerah yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Pemerintah juga sedang menyelesaikan integrasi data penerima manfaat yang bersumber dari berbagai kementerian dan lembaga.
Data tersebut berasal dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut pemerintah, proses penyelarasan data antarinstansi sebagian besar telah selesai, meskipun masih ada koreksi yang akan dipaparkan lebih lanjut oleh Kepala BGN.
Sementara pembangunan dapur MBG di luar wilayah 3T diperkirakan membutuhkan waktu yang lebih panjang.
Penambahan titik dapur di Pulau Jawa, Sumatera, dan wilayah lainnya mencapai sekitar 13 ribu lokasi, sehingga penyelesaiannya diperkirakan memerlukan waktu sekitar satu hingga satu setengah bulan.
Pemerintah menegaskan akan terus memantau progres dan melakukan koordinasi lintas kementerian agar program dapat berjalan sesuai target dan menjangkau penerima manfaat secara tepat.







