Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa jumlah sekitar 13 ribu dapur yang ramai diberitakan bukan berarti seluruhnya akan langsung dioperasikan.
Menurut Kepala BGN, Sudaryono, angka tersebut merupakan total dapur yang tercatat dalam basis data dengan status kesiapan yang berbeda-beda.
Data itu masih melalui proses verifikasi di berbagai tahap sebelum ditetapkan sebagai dapur operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BGN melakukan pemadanan antara daftar dapur dan peta prevalensi stunting milik Kementerian Kesehatan untuk menentukan prioritas operasional.
Hasil pemetaan menunjukkan ada sekitar 1.700 dapur yang dinilai siap beroperasi.
Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur akan mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan.
Aktivasi awal diprioritaskan pada daerah dengan angka stunting tinggi dan keterbatasan akses pelayanan, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, Maluku, dan Maluku Utara.
Selain verifikasi dapur, BGN juga menyingkirkan dan menyelaraskan data penerima manfaat agar program MBG tepat sasaran.
Proses penyisiran data penerima manfaat berjalan bersamaan dengan verifikasi kesiapan dapur di daerah-daerah terkait.
Sudaryono mengingatkan masyarakat untuk tidak percaya kepada pihak yang mengaku bisa mempercepat pengajuan atau penetapan dapur MBG karena seluruh mekanisme dilakukan melalui sistem dan bersifat transparan.
Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membahas percepatan pelaksanaan MBG, penyelesaian layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sinkronisasi data penerima, serta perbaikan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Rapat tersebut berlangsung di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, pada Kamis 6 Agustus 2026.







