Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya memaparkan tiga program unggulan untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional: Aktivasi Desa Kreatif, Creative Hub, dan Creative by Indonesia.
Penyusunan ketiga inisiatif ini melibatkan koordinasi dengan kementerian terkait, asosiasi pelaku kreatif, DPR, serta unsur masyarakat lainnya.
Kementerian menargetkan program-program tersebut menjadi flagship kementerian pada 2027 dan berupaya memulai implementasinya pada semester kedua 2026.
Program pertama, Aktivasi Desa Kreatif, difokuskan pada penguatan desa-desa kreatif yang sudah ada melalui optimalisasi potensi lokal dan dukungan kelembagaan.
Riefky menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membangun desa kreatif baru, melainkan mengaktivasi wilayah yang telah dibina oleh pemda dan asosiasi.
Pada kesempatan yang sama di Jakarta, Senin, 29 Juni 2026, Riefky juga menjelaskan peran organisasi profesi dan asosiasi sebagai pihak yang paling memahami lokasi-lokasi potensial untuk diaktivasi.
Inisiatif Creative Hub dan Creative by Indonesia diarahkan untuk menggerakkan pusat-pusat kreatif eksisting serta mengkurasi pelaku ekonomi kreatif agar mampu menembus pasar internasional.
Menurut Riefky, kolaborasi dengan beberapa asosiasi sudah berjalan, namun dukungan pemerintah berupa penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif dinilai penting untuk membuka akses ke kancah global.
Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa BPS telah memperbarui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 untuk memberikan klasifikasi yang lebih jelas terhadap profesi-profesi baru di sektor kreatif.
Amalia menjelaskan bahwa pembaruan KBLI 2025 memudahkan pemberian kode resmi bagi kegiatan ekonomi kreatif sehingga intervensi kebijakan bisa mengacu pada kode yang konkret dan merekam usaha para pelaku kreatif.
BPS juga akan menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 pada Juni hingga Agustus 2026 untuk mengumpulkan data sektor usaha.
Amalia memastikan seluruh data responden akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Statistik.







