Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintahan untuk memperkuat tata kelola kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan mempercepat pemerataan pembangunan nasional.
Pernyataan itu disampaikan usai Tito mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Agenda pertemuan berfokus pada pembahasan temuan Panitia Kerja (Panja) Perbatasan yang melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah perbatasan strategis.
Sejak dibentuk pada 2010, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memegang dua mandat utama: menyelesaikan sengketa batas negara dan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
Terkait penyelesaian batas negara, Tito mengakui masih ada isu dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, di mana sebagian telah diselesaikan sementara lainnya masih dalam tahap pembicaraan.
Di sisi lain, pembangunan wilayah perbatasan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus memperkuat identitas nasional.
Tito menilai komunitas perbatasan yang makmur akan menjadi lapisan pertahanan alami yang menyulitkan upaya infiltrasi dari pihak luar.
Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki batas darat dengan tiga negara dan batas laut dengan 10 negara, sehingga penanganan perbatasan menuntut koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang kuat.
Ia mengapresiasi inisiatif Komisi II yang membentuk Panja Perbatasan dan melakukan kunjungan langsung ke lokasi seperti Natuna, perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.
Hasil kunjungan lapangan menjadi dasar perumusan langkah konkret, termasuk penanganan sengketa di Sebatik, kebutuhan penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pembangunan infrastruktur jalan di Papua dan Kalimantan.
Di Papua, Tito menyoroti kondisi jalur dari Skouw hingga Merauke yang masih terputus-putus dan menuntut penyelesaian agar mendukung patroli keamanan serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk mempercepat implementasi program, Tito mendukung penguatan kewenangan BNPP sebagai lembaga koordinatif lintas sektor agar upaya pembangunan perbatasan berjalan lebih efektif.
Ia juga menyambut rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI lintas komisi yang diharapkan mempercepat penanganan berbagai persoalan di wilayah perbatasan.
Keberadaan Pansus dipandang dapat memperkuat sinergi antarkementerian dalam pembangunan jalan, peningkatan layanan pendidikan, penguatan logistik, pembangunan pasar, dan penyediaan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan.
Saat ini jumlah PLBN tercatat 15 titik dan dinilai belum mencukupi, dengan kebutuhan yang besar terutama di Kalimantan dan sepanjang perbatasan Papua Nugini yang hampir mencapai 800 kilometer.
Tito optimistis bahwa kolaborasi antara BNPP, DPR RI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dapat mengubah kawasan perbatasan menjadi beranda depan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera sekaligus memperkuat kedaulatan negara.







