Pemerintah berencana mendirikan 2.000 kampung nelayan mulai tahun ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Inisiatif tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kesejahteraan nelayan melalui pengembangan fasilitas pendukung sektor perikanan.
Pernyataan itu disampaikan saat Zulkifli hadir dalam Rapat Pleno Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-8 di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026.
Sebagai bagian dari kebijakan, pemerintah juga akan membangun 40.000 desa tematik untuk ikan mulai tahun ini.
Zulkifli mengatakan pembangunan ini merupakan perjuangan besar agar kebijakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat pesisir.
Setiap kampung nelayan direncanakan dilengkapi balai lelang, pabrik es, serta fasilitas cold storage.
Pemerintah juga akan menyediakan SPBU khusus solar bersubsidi untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan operasional nelayan.
Dengan fasilitas cold storage, nelayan tidak perlu menjual hasil tangkapan saat harga sedang rendah karena dapat menyimpan untuk dijual pada waktu harga lebih baik.
Zulkifli menilai infrastruktur tersebut akan mengubah pola pemasaran dan meningkatkan posisi tawar nelayan di pasar.
Koperasi Nelayan Merah Putih akan membeli hasil tangkapan dengan harga yang menguntungkan bagi para nelayan.
Setelah dibeli, ikan dari koperasi tersebut akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan SPPG MBG (Makan Bergizi Gratis) melalui mekanisme yang telah disiapkan.
Konsep pengelolaan yang dipaparkan Zulkifli disebut ‘Closed Loop Economy’ dan diperkirakan memerlukan waktu serta kerja besar untuk direalisasikan.
Program pembangunan kampung nelayan ini dinilai sebagai bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat keberpihakan kepada nelayan Indonesia.







