Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP mendesak Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (EPK OJK) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penggunaan pihak ketiga dalam kegiatan penagihan kepada konsumen.
Desakan itu muncul menyusul dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh petugas penagihan terhadap seorang konsumen di Purworejo, Jawa Tengah.
Kasus tersebut menjadi viral setelah pengakuan korban diunggah melalui akun Instagram @manangsoebeti_official dan diberitakan oleh media massa.
Berdasarkan keterangan yang beredar, konsumen layanan Kredivo memiliki tunggakan sebesar Rp4,4 juta dan mengatakan belum mampu melunasi kewajiban tersebut.
Korban mengaku sempat diberi tenggat waktu satu minggu oleh petugas penagihan, namun sebelum masa itu usai petugas kembali menghubungi dan mengajak bertemu.
Dalam pertemuan itu, menurut pengakuan yang disebarluaskan di media sosial, salah satu opsi penyelesaian yang ditawarkan adalah melakukan hubungan seksual.
Elvi menilai dugaan praktik seperti itu merupakan pelanggaran serius yang menuntut tindakan tegas dari regulator dan asosiasi industri.
Ia meminta AFPI, yang disebut sebagai lembaga assosiasi dari Pindar di Indonesia dan berwenang memberikan izin kepada perusahaan penagihan jasa keuangan, memegang tanggung jawab penuh atas pengawasan anggota.
Elvi menuntut sanksi tegas kepada pihak terkait, termasuk pertimbangan pencabutan izin terhadap perusahaan penagihan yang terbukti melanggar, serta perketat syarat pemberian izin baru.
Ia bahkan mengusulkan agar OJK mempertimbangkan moratorium sementara atas penerbitan izin perusahaan penagihan bila diperlukan.
Selain itu, Elvi menekankan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib memastikan seluruh proses penagihan—termasuk yang dilakukan lewat pihak ketiga—mematuhi hukum, etika, dan prinsip perlindungan konsumen.
Menurutnya, evaluasi tata kelola tidak cukup berfokus pada aspek administratif; harus mencakup mekanisme seleksi, pengawasan, pemantauan, hingga evaluasi kinerja penyedia jasa penagihan.
Elvi meminta OJK memastikan proses evaluasi terhadap tata kelola penagihan oleh Kredivo dan KreditFazz dijalankan secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga mendesak agar dugaan pelecehan tersebut ditindaklanjuti melalui investigasi objektif oleh aparat yang berwenang.
Apabila bukti mendukung adanya pelanggaran, Elvi menegaskan setiap pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Elvi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perlindungan konsumen, khususnya perempuan, harus menjadi prioritas utama dalam industri pembiayaan digital.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Sabtu (25/7/2026) sebagai respons atas perhatian publik terhadap dugaan tindakan tersebut.







