Pemerintah memperketat upaya melindungi warga dari dampak kebakaran hutan dan lahan, khususnya akibat paparan asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas publik.
Peningkatan operasi pengendalian diarahkan pada wilayah-wilayah rawan di Sumatera dan Kalimantan.
Sebanyak 12.880 personel gabungan dikerahkan untuk mempercepat pemadaman dan mencegah meluasnya titik api.
Personel itu juga ditugaskan menekan dampak asap terhadap komunitas terdampak.
Pemantauan pergerakan asap dan mutu udara dilakukan secara berkala melalui koordinasi lintas instansi.
Pemerintah memastikan informasi indeks kualitas udara terus diperbarui dan disampaikan kepada publik.
Ristianto Pribadi, Kabiro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, menyampaikan hal tersebut pada Minggu, 23 Agustus 2026.
Pemerintah memprioritaskan perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan gangguan pernapasan.
Masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas luar ruang, menggunakan masker, dan meningkatkan asupan cairan.
Warga diminta pula selalu mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang mengenai kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing.
Penanganan kebakaran melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, dan relawan.
Operasi lapangan mencakup patroli, pemadaman, pendinginan, pembuatan sekat bakar, dan penjagaan lokasi setelah pemadaman.
Dukungan udara juga disiapkan untuk patroli dan pemadaman menggunakan pesawat water bombing.
Pemerintah menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca secara terukur sesuai ketersediaan awan dan analisis BMKG.
Pencegahan tetap ditekankan, termasuk larangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Pemantauan indikasi karhutla dilakukan melalui sistem SiPongi Kementerian Kehutanan dengan memanfaatkan citra satelit Terra dan Aqua NASA.
Pihak berwenang menjelaskan bahwa hotspot merupakan indikasi awal anomali suhu permukaan dan tidak otomatis berarti titik api.
Setiap indikasi hotspot akan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan atau groundcheck.
Enam provinsi ditetapkan sebagai prioritas pengawasan: Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian karhutla diarahkan tidak hanya pada pemadaman tetapi juga perlindungan kesehatan masyarakat.







