Kementerian Lingkungan Hidup meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk menahan laju kebakaran hutan dan lahan yang meningkat selama musim kemarau panjang.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan melakukan pemantauan lapangan untuk mempercepat respons penanggulangan dan melindungi masyarakat dari dampak kebakaran.
Dari pantauan yang dilakukan, kondisi karhutla di Riau dinilai relatif terkendali berkat koordinasi antara pemerintah pusat, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan komunitas setempat.
Upaya pencegahan juga diperkuat melalui infrastruktur teknis seperti sekat kanal dan embung air, serta operasi patroli terpadu dan penerapan sistem peringatan dini.
Di tingkat lokal, tim penanganan di Kabupaten Kampar berhasil memadamkan kebakaran yang menghanguskan sekitar empat hektare lahan.
Setelah pemadaman, petugas fokus pada proses pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang dapat menimbulkan titik api kembali.
Menteri Jumhur menegaskan bahwa pihak yang terbukti bertanggung jawab wajib melakukan pemulihan lingkungan; penanganan tidak berhenti pada pemadaman api saja.
Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur lewat keterangannya, Minggu, 23 Agustus 2026.
KLH menyatakan akan menerapkan instrumen hukum secara objektif, proporsional, dan terukur.
Korporasi yang terbukti lalai dapat dikenai sanksi administratif, pengawasan lebih ketat, hingga proses pidana apabila diperlukan.
Sebagai langkah pencegahan tambahan, pemerintah memperketat pengawasan terhadap 335 perusahaan pemegang konsesi di wilayah Sumatra dan Kalimantan serta mewajibkan peningkatan mitigasi kebakaran.
Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan partisipasi aktif semua pihak untuk mencegah api meluas dan menjaga kelestarian lingkungan Indonesia.







