Pemerintah memberikan wewenang lebih luas kepada koperasi untuk masuk dan mengelola sektor-sektor strategis ekonomi nasional.
Kewenangan baru ini mencakup pengelolaan tambang mineral, pengoperasian sumur minyak rakyat (Idle), pengembangan energi, serta pendirian industri Crude Palm Oil/CPO.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Koperasi ke -79.
Acara laporan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, pada Minggu 12 Juli 2026.
Menteri Ferry menyatakan koperasi kini diizinkan mengelola sumur minyak rakyat yang selama ini tertinggal atau idle.
Ia juga menegaskan bahwa koperasi dapat berperan aktif di sektor pertambangan serta ikut mendirikan dan mengelola pabrik CPO.
Salah satu proyek yang akan diresmikan adalah pabrik CPO milik Koperasi Unit Desa Sejahtera di Musi Banyuasin,Sumatra Selatan.
Peresmian pabrik tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus 2026.
Selain itu, Ferry mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Sembur Laut, Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau.
Rencana peresmian PLTS itu juga dibidik pada bulan Agustus 2026 dengan kapasitas skala 1/2 hingga 1 Mega Watt.
Pemerintah tengah menyiapkan Undang-Undang Perkoperasian baru yang akan menjadi payung hukum gerakan koperasi di Indonesia.
Sebelumnya, kegiatan koperasi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
Menteri Ferry menyatakan pihaknya akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi Presiden agar koperasi kembali menjadi soko guru perekonomian nasional.







