Pemerintah Izinkan Koperasi Kelola Pertambangan dan Sawit
Pemerintah memberikan wewenang lebih luas kepada koperasi untuk masuk dan mengelola sektor-sektor strategis ekonomi nasional. Kewenangan baru ini mencakup pengelolaan ...
Read moreDetailsPemerintah memberikan wewenang lebih luas kepada koperasi untuk masuk dan mengelola sektor-sektor strategis ekonomi nasional. Kewenangan baru ini mencakup pengelolaan ...
Read moreDetailsFraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur mendesak percepatan diversifikasi ekonomi agar daerah tidak terus bergantung pada sektor pertambangan. Pernyataan itu ...
Read moreDetailsJenggala.id, Jakarta - Pemerintah akan mulai menerapkan bahan bakar biodiesel B50 secara nasional pada 1 Juli 2026. Kehadiran B50 menjadi ...
Read moreDetailsJenggala.id, Jakarta - Rencana pembukaan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, telah ...
Read moreDetailsJakarta, Jenggala - Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menegaskan aktivitas pertambangan emas harus dilaksanakan secara bertanggung jawab ...
Read moreDetailsJenggala.id, Jakarta-Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil mengamankan aset dan keuangan negara secara akumulatif Rp371,1 triliun. Data tersebut, ...
Read moreDetailsJakarta, Jenggala - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistyono, menegaskan implementasi Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang ...
Read moreDetailsJakarta, Jenggala - Anggota Komisi XII DPR RI, Dr. (H.C) Drs. Cornelis, M.H menilai persoalan pertambangan rakyat di berbagai daerah ...
Read moreDetailsJakarta, Jenggala - Majelis Nasional-Ketua Bidang Lingkungan Hidup Majelis Nasional-Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI), Nasyirul Falah Amru atau yang akrab disapa ...
Read moreDetailsJakarta, Jenggala - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri, menyoroti paradoks yang terjadi di sejumlah ...
Read moreDetails© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.
© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.