Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa upaya perlindungan anak di ruang digital harus melampaui sekadar pembatasan usia akses.
Pernyataan itu disampaikan saat peringatan Hari Anak Nasional dan Girls in ICT Day 2026 di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta Pusat, Selasa 21 Juli 2026.
Menurut Meutya, kemajuan teknologi memberi manfaat besar pada pendidikan dan aktivitas sehari-hari anak.
Namun ia juga mengingatkan adanya risiko serius, seperti gangguan pola tidur (sleep deprivation), kecanduan media sosial, serta paparan konten yang tidak sesuai usia.
Perubahan perilaku anak, kata Meutya, seringkali dipicu bukan oleh karakter bawaan tetapi oleh paparan konten negatif yang mereka terima sebelum siap secara usia.
Kondisi tersebut berpotensi mengganggu perkembangan psikologis dan perilaku anak secara signifikan.
Selain itu, Meutya menyoroti bahaya fitur interaksi pada platform digital yang memungkinkan orang asing menghubungi anak tanpa sepengetahuan orang tua atau guru.
Fitur semacam itu, menurutnya, membuka peluang terjadinya berbagai kejahatan digital terhadap anak, termasuk praktik child grooming.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah memberlakukan kebijakan penundaan akses ke media sosial berisiko tinggi hingga usia 16 tahun.
Tujuan kebijakan ini adalah mengurangi kemungkinan anak menjadi korban kejahatan digital serta terpapar konten berbahaya.
Meski demikian, pemerintah tidak menjalankan pendekatan hanya berupa pelarangan semata.
Penyelenggara platform diberi kesempatan memperbaiki layanan agar dapat dikategorikan sebagai platform berisiko rendah dan aman bagi anak.
Jika platform bersedia menghapus fitur kontak berbahaya dan memastikan hanya konten sesuai usia yang dapat diakses, maka platform tersebut bisa dinilai berisiko rendah.
Meutya juga meminta platform menghilangkan fitur yang mendorong kecanduan dan memperkuat moderasi terhadap pornografi, judi online, serta bentuk kejahatan digital lainnya.
Dengan pembenahan seperti itu, ruang digital diharapkan menjadi lingkungan yang lebih sehat dan aman untuk tumbuh kembang anak.
Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan aktivitas digital dengan kehidupan nyata, termasuk bermain lapangan, interaksi dengan keluarga, dan pengenalan permainan tradisional.
Pada penutupan acara, pembacaan Deklarasi Bersama Sekolah Cakap Digital dilakukan oleh tenaga pendidik dan perwakilan siswa dari delapan sekolah.
Sekolah tersebut adalah SD Labschool FIP-UMJ, SMPN 208 Jakarta Timur, SMP Labschool Kebayoran, SMP Santa Theresia Jakarta, SMPN 11 Jakarta Selatan, SMPN 19 Jakarta Selatan, SMPN 29 Jakarta Selatan, dan SMPN 216 Jakarta Pusat.
Melalui deklarasi, seluruh sekolah menyatakan dukungan terhadap implementasi PP TUNAS dan berkomitmen menjadi warga digital yang cakap, aman, beretika, serta bertanggung jawab.
Mereka juga berjanji menjaga data pribadi, menolak perundungan siber, dan menjadikan perlindungan anak di ruang digital sebagai tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara sistem elektronik.







