Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Deliserdang menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD Deliserdang 2025, yang tercatat sebesar Rp 787.959.819.463,20 atau sekitar Rp 787 Miliar.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Deliserdang, Zul Amri ST, secara tegas mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten Deliserdang yang dipimpin Bupati Asri Ludin Tambunan terkait masalah tersebut.
Isu itu diangkat Zul Amri saat rapat Paripurna dalam rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penjelasan Bupati terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2025, Selasa (21/7) di DPRD Deliserdang.
Pernyataan itu disertai interupsi dari Zul Amri yang menuntut klarifikasi tentang penyebab menumpuknya SiLPA di hampir seluruh dinas.
Zul Amri menilai anggaran Rp 787.959.819.463,20 tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk menuntaskan persoalan pembayaran gaji tenaga pendidik.
Ia merujuk pada kondisi 2.341 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang hingga saat ini belum menerima gaji selama tujuh bulan melalui APBD Deliserdang.
Menurut Zul Amri, besarnya SiLPA merupakan indikator bahwa program-program yang telah disepakati bersama DPRD tidak berjalan optimal sehingga anggaran tidak terserap.
Dia menyoroti pola pengusulan anggaran pada R-APBD, di mana hampir semua dinas melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meminta alokasi besar namun kemudian gagal memanfaatkan dana tersebut.
Zul Amri menegaskan bukan persoalan ketiadaan anggaran, melainkan kemampuan serapan yang lemah; idealnya dalam periode awal setiap dinas mampu merealisasikan anggaran yang sudah ditetapkan.
Terkait kemungkinan adanya sengaja menempatkan dana agar memperoleh bunga bank, Zul Amri belum dapat memastikan dan menyatakan akan memanggil TAPD Pemkab Deliserdang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Ia menambahkan bahwa indikasi awal menunjukkan ketidakmampuan unit kerja dalam melaksanakan program, sehingga pertanyaan utama adalah mengapa program tidak dilaksanakan sementara anggarannya tersedia.







