Jenggala.id – Pakar Hukum Pidana Azmi Syaputra dari Universitas Trisakti mengungkapkan bahwa pemeriksaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) selama periode 2021-2022 beserta perincian lainnya merupakan penegakan hukum.
Kejaksaan Agung mengidentifikasi adanya keterhubungan antara alat bukti dan kesaksian dalam konteks kejadian kriminal tersebut.
“Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung adalah semata-mata untuk menghadirkan keseimbangan dan klarifikasi kepada Menko Perekonomian terkait peristiwa hukum pidana yang terjadi,” ungkap Azmi dalam pernyataannya kemarin.
Baca juga : Mendag Duga Ada Oknum Mafia Minyak Goreng
Dalam pandangannya, Azmi menyarankan agar Kejaksaan Agung segera mengangkat status kasus ini menjadi tahap penyidikan, dengan tujuan menerangi secara menyeluruh siapa saja yang terlibat dalam perkara ini.
“Diharapkan bahwa Kejaksaan Agung dalam waktu dekat dapat mengintensifkan penyidikan untuk memberikan kejelasan yang lebih tajam dan transparan, sehingga baik pelaku intelektual maupun pelaku yang terlibat secara fisik dapat segera menghadapi proses pertanggungjawaban hukum pidana,” tambah Azmi.
Azmi Syahputra menduga bahwa Kejaksaan Agung mungkin telah menemukan bukti yang mengaitkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO). Temuan ini menjadi dasar bagi panggilan Airlangga Hartanto oleh Kejaksaan Agung.
Baca juga : MAKI Desan Dewas KPK Proses Dugaan Pelanggaran Etik
“Panggilan Airlangga Hartanto ke Kejaksaan Agung tentu berhubungan dengan proses hukum, karena ada kemungkinan bahwa penyidik menemukan petunjuk adanya rangkaian peristiwa yang menghubungkan kolaborasi antara para pelaku dalam melaksanakan perbuatan yang terkait dengan kasus ini, sehingga penyidik Kejaksaan Agung perlu mendapatkan keterangan lebih lanjut,” ungkap Azmi lagi.
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, memberikan dukungan Kejaksaan Agung yang terus menyelidiki kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan segala komponennya, termasuk minyak goreng, selama periode 2021-2022.
Bahkan, ia mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam mengawasi perkembangan kasus ini.
Baca juga : Jenderal TNI Resmi Dapat Gelar Doktoral
“Keterlibatan KPK dalam pengawasan kasus CPO ini dapat memberikan jaminan atas penyelesaian yang komprehensif,” tuturnya di Jakarta, pada hari Senin (7/8).
Ia tetap optimis bahwa Kejaksaan Agung mampu menyelesaikan kasus ini dengan baik.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan niatnya untuk mengambil langkah hukum praperadilan jika para pembuat kebijakan terkait izin ekspor CPO tidak dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Pernyataan ini disampaikan oleh Boyamin dalam sesi Diskusi Kelompok Fokus secara virtual dengan tema
“Kejahatan Penyalahgunaan Wewenang dalam Ekspor CPO” di Jakarta Selatan, pada hari Senin (7/8).
Menurut Boyamin, langkah hukum ini akan diambil bersama dengan koalisi sipil lainnya jika penanganan kasus ini tidak memenuhi harapan publik dan terkesan memilih-milih.
“Oleh karena itu, semua individu yang terlibat, mulai dari tingkat paling atas hingga terbawah, harus dihadapkan pada proses hukum,” tegas Boyamin.







