Jenggala.id – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Dewas KPK segera memproses dua laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai penanganan kasus yang berlarut-larut dapat mempengaruhi kinerja lembaga antirasuah itu.
“Apabila berlarut-larut maka akan makin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPK karena pimpinannya bermasalah,” papar Boyamin, Rabu (13/4).
Seperti diketahui, Lili dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan menyebarkan berita bohong pada 20 September 2021 karena menyangkal telah berkomunikasi dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.
Laporan itu disampaikan empat mantan pegawai KPK Rieswin Rachwell, Benydictus Siumlala, Ita Khoiriyah dan Tri Artining Putri.
Kedua, Lili dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi akomodasi hotel dan tiket MotoGP Mandalika. Laporan itu dibenarkan oleh anggota Dewas KPK Harjono, Selasa (12/4). Terkait laporan itu, Boyamin meminta Lili untuk mundur dari jabatannya.
“Kami berpandangan LPS (Lili Pintauli Siregar) telah membebani KPK dan sudah tidak berguna bagi KPK,” ucapnya.
Boyamin Saiman menila, laporan terbaru dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar sebagai peringatan ketiga agar Lili mawas diri dan memilih mengundurkan diri dari KPK.
“Ini mestinya sudah menjadi kartu kuning kedua dan ketiga yang sebelumnya telah mendapat kartu kuning pertama berupa putusan bersalah melanggar kode etik berhubungan dengan Wali Kota Tanjungbalai,” ujar Boyamin lagi.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Dewas KPK serta Deputi Penindakan KPK segera mengusut dugaan pelanggaran kode etik dan pidana yang dilakukan Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar.
Hal itu disampaikan Kurnia menyusul adanya laporan bahwa Lili diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi hotel hingga tiket gelaran MotoGP Mandalika dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Dewas harus pro-aktif untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang relevan, misalnya komunikasi antara Lili dengan pihak pemberi, manifes penerbangan, atau mungkin rekaman CCTV di sirkuit Mandalika dan tempat penginapan,” kata Kurnia, Rabu (13/4).
Menurut dia, jika perbuatan Lili terbukti, maka secara etik dia telah melanggar dua aturan yaitu Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020.
Adapun Pasal 4 Ayat (2) huruf a menyatakan, setiap insan KPK dilarang berhubungan dengan pihak beperkara. Sementara itu, Pasal 4 Ayat (2) huruf b menyatakan, anggota KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya baik dalam pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi.







