JENGGALA.ID – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengingatkan bahwa bangunan permukiman di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta yang berdiri di atas Tanah Kasultanan (Sultan Ground) berpotensi mengalami relokasi. Namun, relokasi ini hanya akan berlaku untuk permukiman informal atau ilegal.
Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Laksmi Pratiwi, menjelaskan bahwa permukiman yang jelas-jelas berada di tanah milik Dalem atau Sultan Ground, sesuai dengan perjanjian sebelumnya, dapat diminta kembali jika diperlukan. Dian menegaskan bahwa warga tidak perlu khawatir karena relokasi ini telah direncanakan dengan matang dan melalui proses kajian yang komprehensif.
Dian menekankan bahwa relokasi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian Sumbu Filosofi yang telah mengalami kerusakan akibat bangunan ilegal. Ini juga merupakan langkah untuk memperkuat upaya Pemda DIY dalam menjaga kawasan Sumbu Filosofi sesuai dengan standar internasional yang telah diakui oleh UNESCO.
Sebagai contoh, relokasi telah dilakukan sebelumnya, seperti pemindahan pedagang kaki lima dari Jalan Malioboro ke bangunan Teras Malioboro dua tahun lalu. Selain itu, pemukiman ilegal yang melekat pada tembok Benteng Keraton Yogyakarta juga telah direlokasi sejak tahun 2015.
UNESCO telah merekomendasikan relokasi pemukiman informal di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta, yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia, untuk memastikan keberlanjutan proses ini dengan memperhatikan hak dan kebutuhan masyarakat.
Selain relokasi, UNESCO juga memberikan beberapa rekomendasi lain kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk pengelolaan tekanan pembangunan perkotaan, pemantauan kondisi konservasi atribut, moratorium pembangunan hotel, dan pemikiran tentang perluasan batas dan zona penyangga di masa mendatang. Semua rekomendasi ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan keberlanjutan kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia.







