JENGGALA.ID – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan kekecewaannya terhadap pembatalan acara diskusi dengan bakal calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Bandung, pada Minggu (8/10) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mardani berpendapat bahwa diskusi mengenai permasalahan bangsa seharusnya difasilitasi dengan baik.
“Diskusi mestinya dimudahkan. Kalaupun Mas Anies datang, pasti sadar bahwa itu ruang publik,” kata Mardani melalui pesan singkat, Senin (9/10).
Menurut Mardani, pembatalan diskusi itu terasa lucu dan sedih. Dia yakin Anies akan mengisi ruang publik dengan kebaikan dan membahas masalah yang dihadapi Indonesia serta solusinya. Mardani berpendapat bahwa panitia seharusnya terbuka jika Anies berencana hadir dalam acara tersebut.
“Panitia mesti terbuka jika Mas Anies akan datang. Jika ada larangan, harus ada penjelasan mengapa Mas Anies dilarang,” ucap Mardani.
Sebelumnya, Kadisparbud Jabar, Benny Bachtiar, merasa panitia penyelenggara diskusi telah melanggar kesepakatan dengan memasang baliho Anies Baswedan-Cak Imin. Benny membenarkan bahwa panitia acara telah mengajukan surat izin penggunaan gedung, tetapi tidak ada keterangan apakah Anies akan hadir.
“Dalam surat yang diajukan, tidak ada informasi bahwa Anies Baswedan akan hadir, itulah sebabnya izin diberikan secara lisan, tidak tertulis dari kami,” kata Benny.
Namun, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq, memiliki versi yang berbeda. Dia mengklaim telah mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata Jabar, dan tiba-tiba pihak Pemprov Jabar membatalkan penggunaan GIM untuk acara tersebut pada Sabtu (7/10) malam. Maman merasa heran dengan pembatalan ini dan mengatakan bahwa hingga saat ini, mereka belum menerima surat pembatalan acara diskusi yang bertajuk ‘Demi Ibu Pertiwi; Saatnya Perubahan’.
“Salah satu pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat memberi tahu panitia secara lisan bahwa acara diskusi harus dibatalkan,” ujar Maman dalam keterangannya.







