JENGGALA.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menerapkan aturan usia minimal 40 tahun untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan presiden 2024 yang akan datang. Aturan ini sesuai dengan Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Hal ini berlaku karena Mahkamah Konstitusi (MK) masih belum memutuskan gugatan yang mengusulkan penurunan usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun.
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengatakan bahwa KPU mengikuti Undang-Undang dalam bekerja. Oleh karena itu, jika masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden adalah antara tanggal 19 hingga 25 Oktober, maka ketentuan usia minimal yang berlaku adalah 40 tahun.
Sebelumnya, Ketum Pro Jokowi (Projo) dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mendengar kabar bahwa MK akan menggelar sidang pengucapan putusan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam pekan ini. Hal ini muncul sebagai tanggapan terhadap dukungan Projo Jawa Timur terhadap Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal cawapres pada pemilihan presiden 2024. Namun, saat ini usia Gibran belum mencapai batas minimal 40 tahun.
Budi Arie Setiadi tidak mempermasalahkan dukungan Projo di daerah untuk Gibran sebagai bakal cawapres. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari demokrasi yang wajar di negara ini. Namun, Budi tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai sikap Projo pusat. Dia mengatakan bahwa publik harus menunggu keputusan Projo terkait pilihan dalam pemilihan presiden 2024 yang akan diumumkan pada Rakernas pada tanggal 14 Oktober 2023 mendatang di Indonesia Arena, Jakarta.
Sejumlah pihak telah menggugat Pasal 169 huruf q UU Pemilu terkait syarat usia capres-cawapres ke MK, dengan usulan berbagai angka di bawah 40 tahun. Selain itu, ada juga pemohon yang meminta MK menetapkan batas usia maksimal bagi capres-cawapres, meskipun hingga saat ini hal ini belum ditetapkan.
Diketahui bahwa KPU akan membuka pendaftaran capres-cawapres pada tanggal 19-25 Oktober 2023, dan penetapan pasangan calon akan dilakukan pada tanggal 13 November 2023. Saat ini, kuasa hukum perkara 29/PUU-XXI/2023, Francine Widjojo, mengatakan bahwa mereka belum menerima panggilan sidang dari MK.







