Puluhan pedagang yang tergabung dalam Pedagang Tanggul Aek Sigeaon (PETAS) menggelar aksi di Tarutung, Tapanuli Utara, Selasa (1/9).
Aksi itu dipimpin oleh Bolas Tua Purba dan Samuel Lumbantobing.
Massa memulai longmarch dari Jalan Gerhard Lumbantobing menuju empat titik sasaran yakni Gedung DPRD Taput, Kantor Bupati Taput, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas PUTR-Hub.
Para pedagang menyatakan kegelisahan karena diminta mengosongkan lapak mulai 1 September 2026.
Mereka menegaskan tidak menolak penataan maupun pembangunan tanggul, tetapi meminta agar relokasi tidak mengabaikan keberlangsungan usaha dan kehidupan ekonomi mereka.
Dalam pernyataan aksi, pedagang meminta agar kepentingan estetika tidak menjadi alasan mengorbankan mata pencaharian mereka.
PETAS menyerahkan 13 tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD Taput sebagai bagian dari aspirasi mereka.
Di antara tuntutan itu adalah dilakukannya evaluasi kebijakan relokasi lewat kajian teknis, sosial, dan ekonomi.
Mereka juga meminta peninjauan ulang lokasi dan desain tanggul serta pendataan pedagang yang terdampak relokasi.
Satu poin penting adalah penyediaan lokasi relokasi yang mudah diakses oleh kendaraan dan pembeli.
Pedagang menuntut adanya fasilitas bongkar-muat barang di lokasi pengganti serta keterlibatan mereka dalam pembahasan kebijakan penataan.
Mereka juga menuntut kepastian mengenai kompensasi atau pemulihan jika relokasi menimbulkan kerugian ekonomi.
Selain langkah-langkah jangka pendek, PETAS meminta pemerintah menyusun solusi jangka panjang lengkap dengan jadwal pelaksanaan dan penanggung jawabnya.
Semua hasil pertemuan diminta dituangkan ke dalam berita acara atau kesepakatan tertulis agar memiliki kepastian hukum.
Saat berunjuk rasa di kantor Bapenda, pedagang memprotes penagihan pajak yang berlangsung di tengah ancaman pengosongan lapak.
Salah seorang pedagang mempertanyakan keberlanjutan usaha apabila pemungutan pajak tetap berjalan sementara tempat berjualan akan dipindahkan.
Dari DPRD Taput, Ketua Arifin Rudi Nababan mengatakan lembaganya telah mengirim rekomendasi dan surat kepada Pemkab Taput yang memuat aspirasi pedagang.
Rudi menyebut rekomendasi tersebut meminta agar Pemkab mempertimbangkan relokasi dan menyiapkan grand design penataan yang tetap memperhatikan kepentingan pedagang sebelum kebijakan dilaksanakan.
Dia yang didampingi Wakil Ketua DPRD Dedy Hendra Hutabarat serta anggota Komisi B dan C menegaskan pembangunan tidak boleh menghapus ruang ekonomi masyarakat.
Menurut DPRD, pengendalian banjir dan penataan kawasan penting dilakukan, tetapi harus berjalan beriringan dengan upaya mempertahankan mata pencaharian warga.
Di luar isu penataan, DPRD mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan pemulihan lahan pertanian warga yang terdampak bencana dan masih membutuhkan penanganan.







