Ratusan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Ruko Delimas menggelar aksi protes di depan Kantor Bupati Deliserdang pada Kamis (16/7).
Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB setelah pedagang berkumpul di kawasan Ruko Delimas, Lubuk Pakam, kemudian bergerak menuju kantor pemerintahan membawa spanduk dan pengeras suara.
Para pengunjuk rasa berusaha memasuki gedung untuk menemui Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan guna menyerahkan lima tuntutan terkait rencana penyegelan dan pengosongan ruko yang kini masih berproses di pengadilan.
Kuasa Hukum Paguyuban, Mardi Sijabat SH, tampil di hadapan massa untuk menegaskan penolakan terhadap tindakan paksa sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Perwakilan Pemkab Deliserdang yang menemui para pedagang dipimpin Inspektur Kabupaten Edwin Nasution.
Edwin menyatakan rencana penyegelan atau pengosongan didasarkan pada regulasi dan mengklaim ruko tersebut telah dinyatakan sebagai milik Pemkab Deliserdang.
Perbedaan sikap antara kuasa hukum pedagang dan perwakilan pemerintah berujung pada kebuntuan sehingga massa meninggalkan Kantor Bupati.
Setelah itu para pedagang melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Deliserdang dan diterima Kepala Bagian Hukum, Risalah, dan Humas (HRH) Sekretariat DPRD Deliserdang, Nasaruddin Nasution, S.Sos., M.M.
Mardi Sijabat menyampaikan lima tuntutan pokok paguyuban kepada pihak berwenang yang hadir.
Pertama, meminta agar Pemerintah Kabupaten Deliserdang menghormati proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
Kedua, menuntut agar tidak dilakukan penyegelan, pengosongan, pembongkaran, pemindahan barang, atau tindakan paksa lain sebelum ada kepastian hukum.
Ketiga, menolak segala bentuk pengosongan yang dilakukan tanpa prosedur atau dasar kewenangan yang jelas karena berpotensi merugikan pemilik dan penghuni ruko.
Keempat, meminta Bupati dan DPRD Deliserdang memberikan perlindungan dan penyelesaian yang adil bagi pemilik Ruko Deli Mas Plaza.
Kelima, menginginkan penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, mediasi, dan proses hukum, bukan langkah sepihak.
Mardi menekankan bahwa kliennya adalah pelaku UMKM yang keberlangsungan usahanya terancam jika ruko disegel atau dibongkar paksa.
Jika tuntutan itu diabaikan, paguyuban berencana melaporkan masalah ini ke Ombudsman serta Komisi III DPR RI sebagai upaya mencari perlindungan hukum dan menindak dugaan mal administrasi terkait surat pengosongan paksa.







