JAKARTA, Jenggala – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai melakukan langkah awal menghadapi Pemilu 2029 dengan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi regulasi kepemiluan sekaligus menyusun strategi menghadapi kontestasi politik mendatang.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan tim tersebut dibentuk sebagai bagian dari persiapan partai menjelang pesta demokrasi lima tahunan yang akan datang.
“Di PDI Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap undang-undang pemilu dan persiapan-persiapan menuju pada Pemilu tahun 2029,” kata Andreas di Jakarta, Sabtu (30/5).
Menurut Andreas, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu menjadi aspek penting karena akan menjadi dasar bagi seluruh pihak dalam menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2029.
Regulasi tersebut dinilai akan menentukan desain penyelenggaraan pemilu, baik untuk pemilihan legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah.
Karena itu, PDIP menaruh perhatian terhadap perkembangan pembahasan revisi UU Pemilu yang saat ini menjadi salah satu isu politik penting di parlemen.
“Yang penting sekarang juga di DPR sedang menjadi pembicaraan soal undang-undang pemilu karena itu adalah pintu masuk untuk kita bicara soal persiapan menuju 2029,” ujarnya.
Andreas menjelaskan, pembahasan revisi UU Pemilu saat ini berada di DPR, khususnya Komisi II. Namun, ia mengaku mendengar adanya kemungkinan perubahan mekanisme pembahasan dengan menjadikan pemerintah sebagai pihak pengusul revisi aturan tersebut.
“Ya itu di Komisi II, tapi yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah, jadi inisiatifnya adalah pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebelumnya menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Pemilu belum mulai dibahas di DPR karena pembicaraan masih berlangsung di tingkat para ketua umum partai politik.
“Saat ini kami masih membicarakannya dengan ketua-ketua partai politik,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Puan menegaskan, substansi utama revisi UU Pemilu adalah memastikan penyelenggaraan pemilu ke depan berjalan lebih jujur, adil, efisien, serta memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, sebelumnya menyebut pembahasan revisi UU Pemilu akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama difokuskan pada penjaringan aspirasi publik dan masukan dari para pemangku kepentingan kepemiluan.
Tahap berikutnya adalah pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk membahas daftar inventarisasi masalah serta pandangan fraksi-fraksi terhadap revisi UU Pemilu. Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai jadwal pelaksanaan forum pembahasan tersebut. (wol/inilah/man/d1)







