Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang memperingatkan Pemerintah Kabupaten Malang agar tidak menjadikan mutasi besar-besaran yang akan digelar sebagai acara seremonial semata.
Partai yang menyandang 13 kursi di parlemen daerah itu menyorot lemahnya penerapan sistem meritokrasi dalam penataan pejabat daerah.
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Zulham Akhmad Mubarrok, menyatakan kekhawatiran tersebut pada Jumat (3/7/2026).
Zulham menegaskan masih terdapat 22 jabatan strategis di lingkungan Pemkab Malang yang belum terisi secara definitif hingga tanggal itu.
Ia mendesak Sekretaris Daerah, Budiar, memanfaatkan momentum mutasi untuk mengisi posisi-posisi kosong tersebut secara permanen.
Zulham mengkritik praktik berulang menempatkan pelaksana tugas (Plt) yang menurutnya justru mempertahankan kekosongan jabatan.
Menurutnya, rotasi yang kerap dilakukan seharusnya mengakhiri ketergantungan pada Plt, bukan mempertahankannya.
Sang wakil ketua fraksi, yang juga dikenal sebagai pakar cyber security, memaparkan rincian kekosongan jabatan tersebut.
Di level Eselon II ada empat kepala dinas yang kosong sehingga tugas dirangkap oleh pejabat lain.
Salah satu contoh yang disebut adalah Dinas & Sumber Daya Air (SDA) yang saat ini dirangkap oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Yudi Hindharto.
Selain itu, posisi strategis di Dispora, Inspektorat, dan satu posisi Staf Ahli dilaporkan sudah dibiarkan kosong bertahun-tahun.
Di tingkat struktural lain tercatat delapan posisi Sekretaris Dinas (Sekdin) diisi oleh Plt.
Sementara itu, sebanyak sepuluh jabatan Kepala Bidang (Kabid) juga masih lowong.
Zulham memprotes pola penunjukan Plt yang dianggap acak dan kurang memperhatikan kompetensi.
Ia mencontohkan kasus promosi langsung dari kepala bidang menjadi Plt Sekdin sebagai praktik yang tidak tepat.
Menurutnya, menempatkan pejabat teknis pada tugas administratif dan manajerial berpotensi menambah beban birokrasi karena ketidaksesuaian kompetensi.
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan menempatkan persoalan ini sebagai perhatian khusus dan menjalankan pengawasan intensif.
Zulham juga mengingatkan bahwa setelah pelantikan 15 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dan pelantikan tiga JPTP pada April 2026, masih banyak kursi yang belum terisi definitif.
Ia menekankan agar kekosongan tersebut dituntaskan dalam proses mutasi yang dijadwalkan berlangsung besok.







