Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, namun menekankan perlunya pembenahan menyeluruh pada mekanisme pelaksanaan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari fraksi tersebut, Charles Honoris, mengingatkan bahwa tata kelola saat ini masih menyisakan celah kerawanan yang berisiko merugikan anak-anak.
Menurut Charles, niat baik pemerintah untuk memperbaiki gizi dan menurunkan angka stunting harus diimbangi dengan perencanaan dan sistem yang kuat serta transparan.
Ia mengusulkan redesign total terhadap format pelaksanaan MBG karena model yang berjalan sekarang dinilai tidak memadai.
Salah satu rekomendasinya adalah mengembalikan pengelolaan dan pembuatan makanan ke dapur sekolah agar potensi penyimpangan dapat diminimalkan.
Charles menyoroti bahwa risiko penyimpangan tidak hanya muncul pada level pusat, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) saat pengadaan, tetapi juga di unit-unit pelaksana seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menambahkan adanya indikasi oknum yang tidak menyerahkan hak anak secara penuh dalam pelaksanaan program di lapangan.
Pernyataan Charles disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Pada kesempatan terpisah, dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan 2026 di Kompleks Parlemen, Presiden Prabowo Subianto mengecam keras pihak yang memanfaatkan anggaran makanan anak untuk keuntungan pribadi.
Presiden menyebut tindakan korupsi terhadap anggaran makan anak sebagai perilaku yang sama sekali tidak berperikemanusiaan.
Dia menegaskan bahwa tujuan program MBG adalah memastikan tidak ada anak Indonesia yang masuk sekolah dalam keadaan lapar dan menekan angka tengkes atau stunting, yang di beberapa daerah masih mencapai 25 persen.
Presiden juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan program MBG dengan evaluasi ketat dan perbaikan berkelanjutan demi efisiensi dan keamanan pangan bagi peserta program.







