Pemerintah mengalokasikan Rp14,9 triliun pada 2027 untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN.
Dana itu merupakan bagian dari pagu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp61,1 triliun.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menyatakan penambahan dukungan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah guru yang telah memperoleh sertifikasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Atip dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Dari total anggaran Kemendikdasmen, Rp55,51 triliun dialokasikan untuk program kerja yang termasuk prioritas nasional.
Salah satu fokus pendanaan adalah revitalisasi satuan pendidikan dengan anggaran Rp9,28 triliun.
Pemerintah juga menganggarkan Rp5 triliun sebagai inisiatif awal pelaksanaan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Untuk mempercepat transformasi digital di kelas, tersedia Rp5,83 triliun bagi program digitalisasi pembelajaran.
Program Indonesia Pintar diberi alokasi Rp13,79 triliun untuk menjangkau sekitar 18 juta peserta didik berbasis data.
Kemendikdasmen menyiapkan beasiswa bagi guru untuk memperoleh kualifikasi akademik S1 atau D4 sebagai upaya peningkatan mutu tenaga pendidik.
Selain itu, ada dukungan untuk pendidikan profesi guru serta pengembangan kompetensi pada bidang STEM, MIPAK, pembelajaran mendalam, dan digitalisasi pembelajaran bagi guru.
Beasiswa afirmasi pendidikan menengah juga disediakan untuk siswa dari daerah afirmasi dan anak pekerja migran Indonesia agar dapat menyelesaikan pendidikan menengah.
Selain itu, bantuan dialokasikan untuk peserta didik berprestasi.
Pemerintah menaruh perhatian pada pendidikan vokasi dengan peningkatan keterampilan dan penguasaan keterampilan baru berstandar industri.
Pendidikan karakter serta pengembangan bakat, talenta, dan prestasi peserta didik juga akan dilanjutkan.
Pada 2027, Kemendikdasmen akan melaksanakan Tes Kemampuan Akademik untuk jenjang SMA yang memasuki tahun kedua.
Program akreditasi satuan pendidikan serta upaya peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan tetap menjadi kelanjutan kebijakan kementerian.







