Rifai Kelkusa, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, meminta pemerintah daerah memastikan perlindungan wilayah adat Bati sebelum PT Balam Energy melanjutkan aktivitas di sektor minyak dan gas.
Pernyataan Rifai disampaikan untuk mencegah potensi konflik yang pernah terjadi saat perusahaan sebelumnya beroperasi di daerah tersebut (dikutip Senin (13/7/2026)).
Menurut Rifai, penolakan masyarakat terhadap kegiatan perusahaan bukan semata-antagonisme terhadap investasi.
Masyarakat justru menegaskan perlunya perlindungan atas areal yang mereka anggap sebagai cagar budaya atau kawasan keramat.
Rifai menjelaskan PT Balam Energy bukan entitas baru di wilayah itu, namun operasi sebelumnya sempat mendapat perlawanan karena dianggap berpotensi memasuki kawasan adat dan cagar budaya.
Ia menegaskan bahwa tanpa kepastian hukum dan perlindungan wilayah adat, proses pembangunan berisiko memicu konflik sosial.
Rifai juga menyoroti belum adanya aturan nasional yang mengatur perlindungan masyarakat adat secara menyeluruh, tetapi ia menilai hal itu tidak boleh menjadi alasan pengabaian oleh pemerintah daerah.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah agar Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur lebih dahulu menetapkan wilayah adat Bati sebagai kawasan cagar budaya yang wajib dilindungi.
Dengan status yang jelas, kata Rifai, proses investasi dapat berlangsung tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat.
Ia menambahkan bahwa PT Balam Energy belum memberikan penjelasan terbuka mengenai batas-batas area operasinya, sehingga masyarakat belum mengetahui ruang lingkup kegiatan perusahaan secara pasti.
“Kalau PT Balam beroperasi menggunakan areal operasinya yang lama, saya pastikan masyarakat akan kembali menolak kegiatan perusahaan,” ujar Rifai.
Bupati Seram Bagian Timur, Fachri Husni Alkatiri, menyatakan pemerintah daerah tetap berkomitmen melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sekaligus mendorong investasi untuk pertumbuhan ekonomi (Kamis (9/7/2026)).
“Jadi begini, pemerintah daerah konsen sudah pasti terhadap masyarakat hukum adat. Ini pilihan yang dijamin oleh undang-undang untuk menjamin ruang hidup bagi masyarakat. Pemerintah daerah pasti akan dukung,” kata Fachri.
Fachri menegaskan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat tidak dapat diputuskan sepihak oleh pemerintah kabupaten dan harus dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
“Itu sesuatu yang tidak bisa kita putuskan sendiri karena ini mesti koordinasi ke provinsi ataupun bahkan ke pusat. Ada kewenangan-kewenangannya,” ujar Fachri.
Fachri mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bersama kementerian terkait baru-baru ini telah menetapkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat pesisir di Negeri Kiltai sebagai langkah pemberian kepastian hukum.
Namun ia mengakui pengakuan di Kabupaten Seram Bagian Timur saat ini masih didominasi untuk masyarakat pesisir, sementara wilayah daratan seperti komunitas adat Bati belum memperoleh pengakuan serupa.
“Yang kita tahu masalah hukum adat ini di SBT baru yang pesisir saja. Yang bukan pesisir malah belum sama sekali. Nah itu kita akan dorong,” kata Fachri.
Perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif menandai kebutuhan untuk mencari solusi yang mengedepankan dialog, kepastian wilayah, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat agar investasi dapat berlangsung tanpa memicu konflik sosial di masa depan.







