Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meningkatkan pengawasan pelaksanaan Domestic Market Obligation (DMO) sepanjang 2026.
Langkah ini ditempuh untuk memastikan pasokan batubara bagi pemenuhan kebutuhan sektor kelistrikan dan non-kelistrikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah menetapkan kebutuhan batubara PLN untuk 2026 sebesar 154 juta metrik ton sesuai perencanaan yang telah diberlakukan.
Guna menjamin ketersediaan tersebut, Ditjen Minerba memberikan penugasan kepada badan usaha pertambangan yang telah memiliki RKAB.
Total volume penugasan yang dibebankan kepada badan usaha pertambangan mencapai 212 juta metrik ton.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menyampaikan di Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2026, bahwa angka penugasan itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan PLN sebesar 154 juta metrik ton.
Perkembangan pelaksanaan menunjukkan bahwa hingga Mei 2026, sebanyak 144 juta metrik ton penugasan telah dikontrakkan kepada badan usaha pertambangan terkait.
Perkiraan realisasi pengiriman batubara sampai periode tersebut mencapai 130,5 juta metrik ton untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN.
Pemerintah menyatakan percepatan penyelesaian kontrak sebagai kunci agar penugasan segera dapat direalisasikan menjadi pengiriman menuju PLTU.
Khususnya, Ditjen Minerba terus mendorong PLN EPI (Energi Primer Indonesia) untuk mempercepat proses kontrak agar pasokan tidak terhambat.
Koordinasi intens antara Ditjen Minerba, PLN EPI, dan badan usaha pertambangan dilanjutkan untuk menjamin pasokan tersedia tepat waktu.
Pasokan yang disiapkan juga harus memenuhi volume kebutuhan serta spesifikasi pembangkit listrik yang telah ditetapkan pemerintah.
Pemerintah menegaskan komitmen pemenuhan kebutuhan batubara PLN pada semester II 2026 sesuai jadwal dan spesifikasi, sehingga percepatan kontrak dan koordinasi perlu terus dijalankan.







