Pengurus Besar Al Washliyah kembali meminta pihak-pihak yang menduduki sekitar 32 hektare lahan di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara untuk segera mengosongkan area tersebut.
Imbauan lanjutan ini dikeluarkan sepekan setelah pemberitahuan pertama disampaikan kepada masyarakat yang berada di atas lahan dimaksud.
Kuasa hukum PB Al Washliyah, Hj Ade Zainab Taher SH, menyatakan bahwa pengulangan imbauan merupakan upaya persuasif yang ditempuh untuk menghormati pihak-pihak yang masih menguasai lahan tanpa alas hak yang sah.
Pihak pengurus menegaskan kepada mereka yang tidak memiliki dasar kepemilikan resmi agar secara sukarela meninggalkan lokasi sebelum tindakan hukum berikutnya dijalankan.
Langkah ini juga dimaksudkan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami perkembangan proses hukum yang telah berlangsung terkait perkara tanah tersebut.
Menurut PB Al Washliyah, lahan seluas sekitar 32 hektare di kawasan Pasar IV Helvetia adalah milik organisasi dan status hukumnya telah diputus melalui peradilan.
Karena itu, pihak-pihak diminta menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat pelaksanaan langkah hukum selanjutnya.
Pemberitahuan sebelumnya dan imbauan telah disampaikan, namun pengulangan dilakukan untuk memastikan semua pihak berkepentingan memiliki waktu yang cukup untuk mengambil langkah secara tertib dan sesuai ketentuan hukum.
Kuasa hukum menegaskan bahwa pendekatan persuasif diutamakan agar proses pengosongan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum PB Al Washliyah pada Selasa (8/9).
PB Al Washliyah berharap pihak-pihak tanpa alas hak yang sah merespons secara kooperatif dan mengosongkan lokasi secara sukarela.
Pengosongan secara sukarela dinilai akan membantu terciptanya proses yang tertib dan mencegah potensi sengketa hukum yang lebih luas di kemudian hari.
Perkara lahan ini telah melalui proses hukum, dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pernah melaksanakan sita eksekusi terhadap tanah tersebut pada Senin, 13 Mei 2024.
Pelaksanaan sita eksekusi merujuk pada Penetapan Nomor 22/Pdt.Eks/2023/PN Lbp juncto perkara Nomor 55/Pdt.G/2012/PN Lbp tertanggal 13 Desember 2023.
Melalui kuasa hukum, PB Al Washliyah mengimbau agar imbauan lanjutan ini dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk menyelesaikan persoalan secara tertib.
Pihak pengurus menekankan harapan agar seluruh proses pengosongan berjalan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap hukum, ketertiban, serta penghormatan terhadap putusan dan proses hukum yang telah berlangsung.







