JENGGALA.ID – Pengurus pusat Partai Demokrat telah memberikan tanggapannya terkait kemungkinan masuknya partai mereka ke dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin melalui reshuffle. Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak dan kebijakan presiden, dan bukan keputusan dari pihak lain, termasuk Partai Demokrat.
Menurut Herman, “Mengenai reshuffle kabinet dan penempatan menteri adalah kebijakan presiden, dan bukan suatu keputusan yang bisa disetujui atau tidak oleh pihak kami.”
Kamhar Lakumani, Deputi Bappilu Partai Demokrat, juga menyatakan bahwa partainya tidak ingin memberikan komentar terkait isu tersebut, mengingat bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif mutlak yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, “Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden, kami tidak ingin berspekulasi.”
