Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, SH., mengambil langkah pembaruan regulasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Usulan perubahan tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat yang mengangkat Ranperda Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2026 pada Senin (20/7).
Penyampaian penjelasan kepala daerah dan pendapat terhadap sejumlah Ranperda dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP., mewakili Plt. Bupati.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Langkat Sribana Perangin-angin, SE., dan dihadiri wakil ketua DPRD, anggota DPRD, unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat, camat, pimpinan BUMN dan BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, serta tamu undangan lainnya.
Pemerintah daerah mengajukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan ketentuan daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
Ada tiga pokok substansi yang diusulkan pada Ranperda tersebut.
Pertama, penyempurnaan Pasal 28 yang menegaskan perencanaan kebutuhan barang milik daerah melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
Kedua, penambahan Pasal 85A yang mengatur mekanisme kerja sama pemanfaatan barang milik daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan aset.
Ketiga, penyempurnaan Pasal 118 tentang mekanisme pemanfaatan barang milik daerah agar pengelolaan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten berharap revisi ini memperbaiki ketertiban administrasi aset dan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah sehingga memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Sekda H. Amril juga mengajak DPRD untuk melakukan pembahasan Ranperda tersebut secara konstruktif dan kemitraan demi percepatan produk hukum daerah yang berkualitas.
Pada kesempatan sama, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Langkat Ristiya Chayani memaparkan penjelasan terkait Ranperda inisiatif DPRD.
Dokumen Ranperda Pemerintah Kabupaten Langkat dan Ranperda inisiatif DPRD kemudian diserahkan kepada pimpinan DPRD sebagai tahap awal pembahasan bersama.
Rapat juga mencatat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2026.
Selain itu, Sekda H. Amril membacakan pendapat kepala daerah terhadap dua Ranperda inisiatif DPRD, yakni Ranperda tentang Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan serta Ranperda tentang Digitalisasi Pendidikan dan Transformasi Sekolah Berbasis Teknologi.
Pemerintah daerah menyatakan dukungan atas kedua inisiatif tersebut sebagai bentuk sinergi eksekutif-legislatif untuk meningkatkan layanan publik, memperkuat sektor peternakan, dan mendorong transformasi pendidikan berbasis teknologi.
Plt. Bupati Tiorita Br. Surbakti menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membangun tata kelola yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik demi tercapainya Langkat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.







