Harga daging ayam potong di pasar tradisional Medan dan sekitarnya tercatat naik hingga Rp47.800 per kilogram pada Rabu (26/8).
Kenaikan tersebut melampaui Harga Acuan Pembelian (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, menyebut harga di pasar kini berkisar antara Rp43.000 hingga Rp50.000 per kilogram.
Menurut Dedi, permintaan konsumen yang menguat serta kenaikan harga ayam hidup di tingkat peternak memicu lonjakan ini.
Harga ayam hidup di peternak dilaporkan berada di kisaran Rp26.500 hingga Rp28.500 per kilogram.
Menindaklanjuti arahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumut menurunkan tim gabungan untuk pemantauan, Kamis (27/8).
Tim pemantau melibatkan Dinas Perindag ESDM, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Biro Perekonomian Setdaprov Sumut.
Koordinasi juga dilakukan dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, Satgas Pangan, serta pemerintah kabupaten/kota.
Pemantauan difokuskan pada harga, ketersediaan stok, dan kelancaran distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di pasar tradisional.
Selain ayam ras, TPID Sumut memonitor komoditas strategis lain yang berpengaruh pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Daftar komoditas itu antara lain daging sapi, beras, minyak goreng, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, ikan dencis/tongkol, bawang merah, dan tomat.
Khusus ayam ras, perhatian dipertegas karena lonjakan harga terjadi dalam beberapa hari terakhir dan berada jauh di atas HAP.
Tim akan menelusuri rantai pasok mulai dari peternak, rumah potong, distributor, hingga harga yang diterima konsumen di pasar.
Pemantauan juga dimaksudkan untuk mengantisipasi praktik penahanan stok, penimbunan, gangguan distribusi, atau pengambilan keuntungan tidak wajar yang merugikan masyarakat.
Jika teridentifikasi indikasi pelanggaran, Pemprov Sumut akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan aparat berwenang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Prinsip yang dijadikan acuan adalah 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
Pengawasan di wilayah Medan dan sekitarnya diperkuat karena kawasan ini menjadi pusat konsumsi dan distribusi pangan terbesar di Sumatera Utara.
Pemerintah provinsi meminta pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan serupa secara berkelanjutan dan segera melaporkan jika terjadi lonjakan harga atau gangguan pasokan.
Hasil pemantauan akan menjadi dasar intervensi, termasuk penguatan pasokan dari daerah produsen, fasilitasi distribusi, optimalisasi penyaluran beras SPHP bersama Bulog, dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah apabila diperlukan.







