AEK KANOPAN, Jenggala – Ketua Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Ahmad Fauzi Syahputra, menegaskan pentingnya dilakukan pengawasan menyeluruh terhadap kewajiban pajak perusahaan. Khususnya pabrik kelapa sawit (PKS).
Hal itu menyusul rencana Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Labura yang akan menghitung ulang pajak air bawah tanah (ABT) PT. Multiagro Sumatera Jaya (MSJ) yang beroperasi di Desa Pulo Dogom.
Disampaikan Fauzi, pihak Pansus mendorong agar seluruh perusahaan yang berkaitan dengan industri kelapa sawit agar dilakukan pemeriksaan secara detail. Mulai dari izin kapasitas produksi hingga penggunaan air bawah tanah.
“Intinya, atas nama Pansus PAD, kita ingin semua pabrik kelapa sawit yang memakai air bawah tanah harus benar-benar dicek. Pemanfaatan air tanah harus sesuai dengan kapasitas produksi pabrik tiap harinya,” ujar Fauzi, Senin (4/5).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengatakan jika langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong kemandirian daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurutnya, dengan optimalisasi PAD, manfaatnya diyakini akan langsung dirasakan masyarakat.
“Kalau PAD ini naik, banyak manfaatnya dan bisa berkontribusi untuk masyarakat sekitar, khususnya di Kabupaten Labura,” jelas Ketua DPD PAN Labura tersebut.
Fauzi juga mengapresiasi langkah Bapenda yang akan menelisik pajak air tanah PT. MSJ. Namun, ia mengingatkan, agar pengawasan tidak hanya menyasar satu perusahaan saja, melainkan seluruh pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Labura.
“Seluruh pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Labura harus dicek kebenaran atas pelaporan pajaknya. Tidak sekedar pajak air bawah tanah, termasuk kapasitas izin produksi per hari,” tegasnya.
Lebih jauh, Pansus PAD juga akan mendorong keterlibatan desa dalam upaya peningkatan penerimaan daerah dalam kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Desa-desa juga kita ajak komitmen. Mana yang belum optimal dalam pembayaran PBB, kita bantu dorong agar pendapatan daerah terus naik,” katanya.
Ia menegaskan, peran Pansus PAD tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga membantu pihak eksekutif dalam mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergarap maksimal.
“Kami ingin membantu dan mengawasi bersama, mencari mana sumber pajak-pajak yang tidak sesuai dibayarkan perusahaan yang beroperasi di Labura,” pungkas Fauzi.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Labura, Teddi Yulianto, menyatakan pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk menghitung ulang pajak ABT PT. MSJ Pulo Dogom. Langkah itu diambil karena rendahnya pelaporan pajak oleh perusahaan, yang dinilai tidak sebanding dengan kapasitas produksi pabrik.
Jika ditemukan adanya selisih atau kekeliruan, pemerintah daerah memastikan akan melakukan penagihan pajak kurang bayar, termasuk untuk periode hingga lima tahun ke belakang. (wsp/a12)
Editor RIFIQ SYAHRI







