Panja penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mulai membahas perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1987.
Pembahasan dilaksanakan bersama kalangan akademisi dan pakar di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR pada Kamis, 3 September 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan naskah akademik sekaligus perancangan amendemen terhadap aturan Kadin.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo menyatakan pembaruan regulasi diperlukan agar Kadin mampu menyesuaikan diri dengan dinamika dunia usaha saat ini.
Menurut Adisatrya, Kadin berfungsi sebagai penghubung antara pelaku usaha dan pemerintah dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, produktif, dan kompetitif.
Sebelumnya pihak panja telah menerima masukan langsung dari pengurus pusat Kadin terkait draf RUU.
Kini, panja mengundang akademisi untuk ikut menyumbangkan kajian yang akan dimasukkan ke dalam naskah akademik bersamaan dengan draf RUU.
Adisatrya menyoroti bahwa UU Nomor 1 Tahun 1987 hampir berusia empat dekade sehingga sejumlah ketentuan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Dia menekankan perlunya peningkatan kapasitas Kadin untuk merespons globalisasi, digitalisasi, dan artificial intelligence, serta integrasi pasar internasional yang semakin erat dalam rantai pasok global.
Harapannya, revisi RUU ini dapat memperkuat peran Kadin dan sekaligus meningkatkan daya saing dunia usaha Indonesia di kancah internasional.
Adisatrya menegaskan bahwa pembaruan bukan sekadar mengganti ketentuan yang usang, melainkan momentum membangun Kadin yang lebih kuat, profesional, inklusif, dan adaptif serta menjadi mitra pemerintah dalam perumusan kebijakan ekonomi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha.







