Dalam rapat Badan Legislasi DPR RI, anggota Baleg Siti Aisyah mengajukan agar Badan Reforma Agraria dibentuk dengan status ad hoc.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 September 2026.
Siti menegaskan bahwa reforma adalah proses transisi sehingga badan yang dibentuk harus bersifat sementara dan memiliki batas waktu kerja yang jelas.
Ia mengusulkan masa kerja badan tersebut selama dua tahun dengan opsi perpanjangan apabila target penyelesaian persoalan agraria belum tercapai.
Menurut Siti, penetapan batas waktu dimaksudkan agar badan itu bekerja dengan target konkret sampai persoalan agraria dapat dituntaskan.
Sementara itu, anggota Baleg lain, Mardani Ali Sera, menyarankan bentuk badan yang nonstruktural agar lebih luwes dalam menangani hambatan koordinasi antar kementerian dan lembaga.
Mardani menilai masalah reforma agraria bukan semata ketiadaan institusi, melainkan tidak adanya satu entitas yang memiliki kewenangan eksekusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Ia menjelaskan bahwa di Komisi II tugas reforma agraria daerah sudah diamanatkan kepada BPN, namun belum ada lembaga yang berwenang mengeksekusi penyelesaian secara menyeluruh.
Untuk itu, Mardani mengusulkan badan yang dikarakterisasi nonstruktural dengan kewenangan sementara untuk menyelesaikan seluruh persoalan lintas sektor.
Sebagai acuan, Mardani mencontohkan pengalaman Filipina yang pernah membentuk badan reforma agraria berjangka waktu tertentu; setelah tugas selesai, fungsi penataan kembali diserahkan ke institusi yang ada.
Model serupa dinilai dapat dijadikan rujukan dalam merancang kelembagaan reforma agraria di Indonesia agar keberhasilan dapat diukur dan fungsi penataan kembali ke institusi reguler setelah target tercapai.







