Pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, menjadi sorotan publik akibat dugaan pemanfaatan lahan milik Puskesmas Pangaribuan tanpa dasar hukum yang jelas.
Proyek itu diduga berlangsung pada lahan yang semula diperuntukkan bagi pengembangan fasilitas puskesmas, namun belum disertai surat perjanjian pinjam pakai sebagai dasar pemanfaatan aset daerah.
Dr. Janpatar Simamora SH MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, menyatakan bahwa apabila fakta tersebut benar, dasar hukum penggunaan lahan wajib dipertanyakan.
Janpatar menegaskan hal itu saat memberikan keterangan pada Minggu (19/7), menyoroti prinsip legalitas sebagai aspek utama pengelolaan aset daerah.
Menurutnya, adanya surat dari kementerian yang mendorong percepatan pembangunan tidak dapat menggantikan kewajiban mematuhi ketentuan perundang-undangan.
Ia menyarankan agar pekerjaan pembangunan dapur SPPG dihentikan sementara sampai seluruh persyaratan administrasi dan legal terpenuhi.
Janpatar menambahkan kemungkinan sanksi administrasi, dugaan penyalahgunaan wewenang, gugatan perdata, bahkan potensi tindak pidana jika ditemukan pelanggaran hukum dalam proses pemanfaatan lahan tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila lahan awalnya diserahkan oleh masyarakat untuk pengembangan Puskesmas Pangaribuan, perubahan fungsi tanpa prosedur sah dapat memicu gugatan dari warga.
DPRD Tapanuli Utara telah memanggil perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta klarifikasi terkait pemanfaatan sebagian lahan Puskesmas Pangaribuan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Pemkab Tapanuli Utara dan BGN mengakui bahwa sampai saat ini belum ada surat perjanjian pinjam pakai lahan meski pembangunan dapur SPPG sudah dilaksanakan.
Farida Panggabean, Kepala Sub Bidang Aset BKAD Tapanuli Utara, mengonfirmasi bahwa dokumen pinjam pakai belum diterbitkan dan pihaknya masih berkoordinasi dengan BGN pusat.
Farida menjelaskan proses administrasi masih berlangsung dan terkendala oleh pergantian pimpinan di BGN pusat, sehingga persetujuan formal belum rampung.







