Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan pandangan umum pada rapat paripurna yang membahas nota keuangan Ranperda Perubahan APBD TA 2026.
Rapat dilaksanakan pada Kamis (3/9) dan pandangan fraksi dibacakan oleh Frido Erwin Sinaga, Amd.
Fraksi menegaskan bahwa perubahan APBD harus menjadi instrumen kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan sekadar penyesuaian administratif.
Fraksi mengingatkan pentingnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memperkuat pendapatan daerah.
Dalam Ranperda perubahan, total pendapatan daerah tercatat turun dari Rp1,354 triliun menjadi Rp1,351 triliun atau berkurang sekitar Rp3,7 miliar (0,27 persen).
Penurunan lebih signifikan terlihat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun dari Rp172,03 miliar menjadi Rp160,36 miliar atau berkurang Rp11,67 miliar (6,78 persen).
Fraksi meminta pemerintah daerah meningkatkan pemungutan pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset untuk menahan laju penurunan PAD.
Sumber transfer menunjukkan pergeseran: total transfer naik sekitar Rp3,09 miliar (0,27 persen).
Namun transfer dari pemerintah pusat dilaporkan turun Rp21,31 miliar (1,92 persen), sedangkan transfer antar daerah meningkat Rp24,40 miliar (55,13 persen).
Fraksi meminta penjelasan yang transparan mengenai sumber dan alokasi peningkatan transfer antar daerah tersebut.
Sisi belanja menunjukkan kenaikan sebesar Rp46,86 miliar pada Perubahan APBD TA 2026.
Kenaikan belanja terutama tampak pada belanja modal yang naik 103,49 persen dan belanja tidak terduga yang meningkat 139,94 persen.
Fraksi meminta rincian kegiatan dan kebutuhan yang menjadi dasar penambahan anggaran beserta target terukur dan hasil yang diharapkan.
Fraksi menekankan agar peningkatan belanja diarahkan pada kebutuhan mendesak dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satu sorotan fraksi adalah rencana pengadaan kendaraan dinas.
Anggaran untuk pengadaan kendaraan operasional tercatat Rp1,15 miliar pada Sekretariat Daerah dan Rp1,47 miliar pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan total Rp2,62 miliar.
Fraksi menilai pengadaan kendaraan tersebut belum mendesak mengingat penurunan PAD.
Fraksi meminta data jumlah kendaraan saat ini, kondisi kendaraan yang ada, jumlah kendaraan yang akan dibeli, serta dasar urgensi pengadaan.
Rencana pengadaan kendaraan dinas pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp800 juta juga diminta agar tidak dilanjutkan.
Fraksi menyarankan agar alokasi tersebut dialihkan untuk pembangunan sarana dasar masyarakat, termasuk penyediaan air bersih di kawasan Salib Kasih dan Hutaginjang.
Fraksi juga meninjau alokasi belanja administrasi di Bagian Umum Setdakab Taput.
Salah satu anggaran yang disorot adalah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang sebelumnya sebesar Rp989,94 juta.
Fraksi menilai belanja administratif seperti itu masih mempunyai ruang untuk dihemat agar tidak menjadi beban APBD.
Rencana rehabilitasi Mess Pemda Taput di Medan diminta dikaji ulang dan fraksi menyatakan sikap agar belanja tersebut tidak dilanjutkan.
Dalam sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan meminta prioritas pemenuhan sarana dan prasarana dasar sekolah, khususnya ruang kelas.
Fraksi juga meminta data akurat tentang kebutuhan guru menurut jumlah dan bidang studi di setiap sekolah.
Perpindahan kepala sekolah diminta dipertimbangkan sesuai kondisi lingkungan kerja agar tidak mengganggu proses pembelajaran.
Fraksi mempertanyakan kenaikan anggaran RSUD Tarutung dari Rp106,18 miliar menjadi Rp125,15 miliar atau bertambah Rp18,97 miliar.
Kenaikan termasuk belanja operasional yang naik dari Rp89 miliar menjadi Rp98,08 miliar.
Fraksi meminta penjelasan kebutuhan konkret dan indikator hasil yang ingin dicapai dengan tambahan anggaran tersebut.
Mereka juga mendorong efisiensi melalui evaluasi komponen belanja dan penyederhanaan struktur organisasi rumah sakit.
Di bidang perdagangan, fraksi meminta penataan pasar oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan potensi PAD.
Penertiban pedagang yang berjualan di luar kawasan pasar dinilai penting agar retribusi pasar dapat ditarik maksimal.
Dalam sektor pertanian, Fraksi PDI Perjuangan mencatat perubahan alokasi anggaran Dinas Pertanian yang bersifat signifikan.
Setiap perubahan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan terukur dan target jelas yang berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan petani.
Fraksi meminta langkah konkret menghadapi kemarau agar petani tidak gagal panen.
Mereka juga meminta penjelasan tentang pengurangan anggaran pada program pemanfaatan sumber daya genetik hewan dan tanaman.
Fraksi menyampaikan aspirasi warga Desa Banuaji 4, Kecamatan Adiankoting, yang terdampak gas beracun sehingga tidak dapat lagi memanfaatkan sawah mereka.
Permintaan pencetakan sawah baru untuk warga terdampak agar kembali memiliki lahan produksi diminta segera ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan.
Fraksi meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah memastikan setiap pergeseran anggaran memperhatikan skala prioritas pembangunan.
Mereka menekankan bahwa pergeseran anggaran tidak boleh hanya bersifat administratif tetapi harus menjawab persoalan masyarakat.
Terhadap Inspektorat, fraksi mencatat kenaikan anggaran kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dari Rp200 juta menjadi Rp600 juta atau bertambah Rp400 juta.
Fraksi meminta dasar kebutuhan dan rencana pelaksanaan yang terukur untuk penambahan tersebut.
Mereka menegaskan bahwa peningkatan anggaran Inspektorat harus diikuti penguatan fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program daerah.
Fraksi juga meminta BKPSDM melakukan verifikasi dan penyesuaian pembayaran tunjangan bagi ASN yang melakukan penyetaraan jabatan dari struktural Eselon IV ke jabatan fungsional.
Jika ditemukan kekurangan pembayaran, fraksi meminta pemerintah daerah menghitung dan menganggarkan kewajiban pembayaran hak yang belum terpenuhi.
Di akhir pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa Perubahan APBD TA 2026 harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Setiap belanja harus ditempatkan pada program prioritas yang memberikan manfaat nyata, mendorong pemerataan, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Fraksi menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan anggaran agar berjalan transparan, akuntabel, efisien, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara.
Pandangan tersebut disampaikan sebagai rekomendasi dan menjadi bahan perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan.







