JENGGALA.ID – Ketua Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 Yusuf Martak mengungkapkan bahwa PA 212, GNPF Ulama dan Front Persaudaraan Islam (FPI) saat ini tidak memiliki niat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Yusuf menyampaikan pandangan ini kepada wartawan saat ditemui di Menara Hijau, Jakarta, pada Rabu (20/9).
Yusuf membagikan pengalaman mereka dalam Pilpres 2019, ketika mereka mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Namun, ia merasa bahwa setelah Pilpres 2019 berakhir, Prabowo meninggalkan dukungan yang diberikan oleh ulama, umat, dan masyarakat tanpa mempedulikannya. Dukungan ini diberikan secara sukarela dan tanpa adanya biaya yang diberikan kepada Prabowo.
Ia mengecam tindakan ini dengan mengatakan bahwa orang-orang yang telah berjuang keras, termasuk ulama, habaib, dan ibu-ibu, akhirnya ditinggalkan begitu saja. Yusuf menekankan bahwa mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, dan mereka tidak ingin menjadi “keledai” yang sama.
Meskipun demikian, ia menyebutkan bahwa Muhammad Rizieq Shihab bersama PA 212, GNPF Ulama, dan FPI masih dalam proses mengkaji dukungannya dalam Pilpres 2024. Mereka masih dalam tahap “wait and see” atau menunggu dan melihat perkembangan politik. Dukungan mereka bisa disalurkan sebelum atau setelah pendaftaran calon, namun mereka ingin memastikan bahwa keputusan ini tidak diambil secara tergesa-gesa.
Yusuf juga menegaskan bahwa pintu dukungan untuk Prabowo Subianto sudah ditutup, dan tidak ada komunikasi formal dengan pihak Prabowo terkait Pilpres 2024.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, mengungkapkan percakapan santai dengan Prabowo Subianto terkait hubungannya dengan kelompok intoleran. Grace menyebut bahwa Prabowo menyiratkan penyesalannya terkait langkah yang pernah diambilnya, meskipun dengan nada humor. Namun, pernyataan ini telah dipelintir dalam konteks politik identitas, dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menekankan bahwa narasi negatif yang tidak terverifikasi dapat merusak nama Prabowo dan stabilitas negara.







