JENGGALA.ID – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah menemukan solusi terbaik dalam mengatasi masalah lahan yang terjadi dalam proyek Rempang Eco City. Solusi ini bertujuan untuk memastikan hak-hak dan budaya masyarakat setempat tetap terlindungi.
Dalam upaya mengatasi situasi ini, Bahlil mengungkapkan bahwa, jika terjadi relokasi, masyarakat akan tetap ditempatkan di wilayah Rempang. Hal ini merupakan langkah penting yang diambil untuk memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
“Dengan izin Allah, ini akan menjadi hadiah terbaik bagi masyarakat Rempang, pemerintah pusat, serta pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi dalam penyelesaian ini,” kata Bahlil dalam video resmi yang diunggah pada Rabu (20/9).
Selain itu, Bahlil juga berjanji untuk memperjuangkan delapan warga Rempang yang saat ini penahanannya ditangguhkan. Upaya ini dilakukan untuk mencari solusi yang memungkinkan penghentian kasus atau penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) bagi warga tersebut. Bahlil telah berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait hal ini.
“Delapan orang yang penahanannya ditangguhkan, insyaAllah, akan saya perjuangkan agar SP3 dapat dikeluarkan,” kata Bahlil.
Namun, untuk kasus yang lain, masih ada proses lebih lanjut yang harus diselesaikan, karena terdapat hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
Bahlil sebelumnya telah menegaskan bahwa investasi dari Xinyi Group di Rempang akan tetap berlanjut meskipun ada konflik. Ia menyebut pabrik yang akan dibangun di Batam dalam proyek ini akan menjadi pabrik kaca dan panel surya terbesar setelah China.
BP Batam juga telah menyatakan bahwa sudah ada kompensasi bagi warga lokal terkait proyek Rempang Eco City, termasuk dalam bentuk rumah dan lahan. Semua langkah ini diambil untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.







