Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumut telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan dicapai melalui penandatanganan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kamis (10/9).
Seluruh fraksi di DPRD Sumut menyatakan menerima Raperda perubahan APBD tersebut untuk dilanjutkan ke tahap penetapan menjadi Perda.
Persetujuan itu disertai catatan dan rekomendasi yang disampaikan legislatif sebagai syarat pengawalan pelaksanaan anggaran.
Salah satu tuntutan utama DPRD adalah memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Permintaan lain mencakup optimalisasi tata kelola pajak dan retribusi serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dewan juga menekankan prioritas kebijakan yang harus mendapat perhatian, antara lain penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan pemerataan pembangunan.
Gubernur Bobby Nasution menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas keterlibatan mereka dalam pembahasan anggaran.
Menurutnya, kemitraan yang produktif dan konstruktif antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci bagi kualitas perencanaan daerah.
Ia mengingatkan bahwa setelah persetujuan ini, tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana.
“Setelah persetujuan bersama ini, tantangan kita berikutnya adalah memastikan bahwa apa yang telah kita sepakati benar-benar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, tertib, dan berkualitas. Waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang tersisa harus dimanfaatkan seoptimal mungkin,” ujar Bobby Nasution.
Bobby menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut untuk segera menyiapkan langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan setelah tahapan penetapan rampung.
Pemprov diminta tidak memberi ruang bagi keterlambatan birokrasi dalam implementasi anggaran perubahan ini.
Catatan dari fraksi-fraksi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD akan dipakai sebagai alat pengendalian pelaksanaan serta bahan evaluasi guna memperbaiki kualitas perencanaan di masa mendatang.
Dewan menegaskan peran pengawasannya, bukan sekadar mengetuk palu persetujuan anggaran.
Gubernur juga menegaskan tiga prinsip pelaksanaan anggaran perubahan: tidak ada program yang tertunda akibat koordinasi lemah.
Prinsip kedua adalah tidak boleh ada anggaran yang sia-sia tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.
Prinsip ketiga menuntut agar pelayanan publik tidak terganggu akibat rendahnya komitmen penyelesaian program.
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2026 akan dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui tahapan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.







