Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyatakan penguatan perlintasan sebidang merupakan langkah realistis untuk meningkatkan keselamatan kereta api setelah kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada April lalu.
Menurut Robert, setiap perlintasan harus memiliki status resmi agar pengelolaan dan tanggung jawabnya jelas.
Dia menegaskan perlintasan juga wajib dilengkapi palang pintu resmi untuk menurunkan risiko tabrakan.
Robert menyampaikan bahwa KAI sedang merekrut tenaga yang akan ditempatkan pada perlintasan sebidang.
Dalam proses seleksi tersebut, kata dia, akan ditetapkan berapa orang yang dibutuhkan untuk menempati pos-pos pengamanan perlintasan.
Penjaga perlintasan, lanjut Robert, harus merupakan petugas resmi yang diberi kewenangan untuk mengatur lalu lintas di titik tersebut.
Pembangunan flyover atau underpass disebutnya solusi paling ideal untuk menghilangkan perlintasan sebidang.
Namun ia mengakui solusi itu memerlukan biaya sangat besar sehingga sulit diterapkan di seluruh lokasi.
Sebagai alternatif, Ombudsman merekomendasikan pemerintah memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada.
Pembenahan itu meliputi penyediaan palang pintu, penempatan petugas resmi, serta dukungan teknologi keselamatan.
Robert juga membuka peluang pelibatan masyarakat dalam pengelolaan perlintasan dengan syarat mendapat pelatihan, memiliki kompetensi, dan bekerja berdasarkan kewenangan yang jelas.
Ia mengingatkan bahwa kewenangan pengelolaan perlintasan berada pada pemangku otoritas seperti pemerintah pusat, kemenhub, serta pemerintah daerah sesuai status jalan—nasional, provinsi, kabupaten, atau kota.
Pernyataan tersebut disampaikan Robert di Kantor Ombudsman pada Rabu, 1 Juni 2026.







