Komisi VIII DPR RI mengkritik alokasi anggaran untuk pendidikan keagamaan dan menyerukan Kementerian Agama agar lebih agresif memperjuangkan peningkatan dana bagi sektor tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi VIII dan Menteri Agama yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).
Anggota Komisi VIII, Selly Andriany Gantina dari Fraksi PDI Perjuangan, mengingatkan bahwa negara berkewajiban memastikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh pemeluk agama.
Selly menegaskan perhatian tidak hanya untuk pendidikan Islam, tetapi juga bagi pemeluk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Dalam rapat tersebut, Selly menyoroti ketimpangan besaran bantuan pendidikan antar-kementerian.
Ia membandingkan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) di Kemendikdasmen yang mencapai Rp20,8 triliun dengan alokasi PIP di bawah Kementerian Agama yang hanya Rp2 triliun.
Perbedaan tersebut menurutnya menciptakan ketidakadilan dalam distribusi dukungan pendidikan bagi peserta didik yang berada di naungan Kemenag.
Selly juga menyoroti rendahnya serapan sejumlah program bantuan di lingkungan Kemenag.
Salah satu sorotan utama adalah realisasi dana insentif bagi guru keagamaan yang masih tercatat di bawah 50 persen penyerapan.
Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII itu meminta penjelasan mengenai hambatan teknis atau administrasi yang menyebabkan serapan program tersebut terhambat.
Keluhan lain yang disampaikan adalah lambatnya proses pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru di bawah Kemenag.
Selly menyebut sering menerima aduan keterlambatan pembayaran dari guru di berbagai provinsi dan meminta data serta solusi atas permasalahan tersebut.
Di akhir interupsinya, Selly mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang terkait rencana perubahan status guru keagamaan.
Ia memperingatkan agar perubahan status itu tidak berujung pada pemangkasan atau hilangnya insentif yang selama ini dijanjikan kepada para guru.







