PANDAN, Jenggala – Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) Polda Sumatera Utara mengamankan seorang oknum personel berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
Kapolres Tapteng, AKBP Muhammad Alan Haikel, menyebutkan penindakan tersebut merupakan hasil pengembangan kasus narkotika yang sebelumnya diungkap Sat Resnarkoba Polres Tapteng. Kasus bermula saat petugas Sat Resnarkoba mengamankan seorang warga sipil berinisial RM (33 tahun), di Kelurahan Lubuk Tukko pada, Selasa (28/4) lalu.
Dari penangkapan tersebut, polisi menyita dua paket sabu dengan berat bruto 8,3 gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap RM, polisi menemukan indikasi yang mengarah pada keterlibatan Aipda JEB.
Menindaklanjuti temuan itu, Kasi Propam Polres Tapteng AKP Heryanto Panjaitan didampingi Kasat Narkoba AKP Johannes Munthe melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Setelah sempat menghindari pemeriksaan sejak 28 April 2026, Aipda JEB diamankan pada Selasa (5/5).
Dalam penggeledahan yang dilakukan tim Propam dan personel Opsnal Sat Resnarkoba, petugas menemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu seberat 204,92 gram di dalam kendaraan milik oknum tersebut.
Selain itu, hasil test urine menunjukkan Aipda JEB positif mengandung amfetamin dan metamfetamin.
AKBP Muhammad Alan Haikel menegaskan pihaknya akan memproses kasus tersebut secara tegas tanpa pandang bulu.
“Kami mengusut kasus ini secara tuntas. Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang terlibat jaringan narkotika. Penindakan ini adalah bukti fungsi pengawasan ketat dan keseriusan kami dalam menjaga marwah serta integritas institusi,” ujar AKBP Alan Haikel, Jumat (15/5).
Saat ini, Aipda JEB telah ditahan di Lapas Kelas IIA Sibolga untuk menjalani proses hukum lebih lanjut setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan di sel khusus Propam Polres Tapteng terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pidana.
Kapolres menegaskan, apabila terbukti bersalah, oknum personel tersebut dapat dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
“Apabila terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum dan kode etik, Polri tidak akan ragu menjatuhkan sanksi PTDH. Ini komitmen kami kepada masyarakat untuk tetap menjaga profesionalitas Polri,” katanya. (wsp/A27)
Jenggala







