Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH., anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, memperingatkan bahwa dugaan keterlibatan oknum elite penegak hukum dalam sejumlah kasus korupsi mengancam kredibilitas penegakan hukum di Indonesia.
Menurut Sudirta, kondisi ini wajib dimanfaatkan untuk melakukan reformasi menyeluruh pada institusi penegak hukum dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengutip pernyataan Proklamator, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri,” dan mengatakan kutipan itu kembali bergema dalam situasi saat ini.
Sudirta menyebut kutipan Bung Karno tersebut juga dikemukakan Presiden Prabowo Subianto ketika meresmikan Bendungan Meninting di Lombok pada 10 Juli 2026.
Ia menegaskan bahwa arahan presiden mendorong seluruh birokrat, TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk melakukan introspeksi agar wewenang yang diberikan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Arahan ini menjadi cambuk pengingat semua kewenangan dan atribut kehormatan sejatinya adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bukan untuk disalahgunakan,” ujar Sudirta, dikutip Rabu (15/7/2026).
Sudirta juga menyambut pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang meminta agar penanganan perkara dugaan korupsi di level tinggi menjadi kesempatan memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum.
Menurut Sudirta, sinergi tersebut penting agar penanganan perkara tidak berubah menjadi sumber konflik antarinstitusi.
Ia menilai rentetan kasus yang muncul lebih mencerminkan perilaku menyimpang segelintir oknum, bukan cerminan martabat institusi secara keseluruhan.
Sudirta menyatakan tantangan saat ini bukan lagi melawan kolonialisme fisik, melainkan menghadapi penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum elite di dalam negara.
Ia menggambarkan fenomena itu sebagai bentuk “penjajahan gaya baru” yang terjadi melalui penyelewengan kekuasaan, kejahatan kerah putih, dan korupsi yang melibatkan elite, termasuk mereka yang bertugas menegakkan hukum.
Sudirta menilai keterlibatan petinggi Polri dan mantan petinggi Kejaksaan dalam sejumlah perkara menunjukkan adanya masalah sistemik yang harus diperbaiki.
Ia mengutip pandangan Lord Acton, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely,” sebagai refleksi atas lemahnya pengawasan terhadap kewenangan besar dalam penegakan hukum.
Sudirta menjelaskan bahwa kewenangan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penentuan kelanjutan perkara ke pengadilan merupakan potensi sumber penyalahgunaan jika tidak diimbangi mekanisme checks and balances yang efektif.
Ia menambahkan bahwa kondisi itu memicu sindrom superioritas atau god complex yang membuat sebagian aparat merasa kebal terhadap hukum.
Menurutnya, lemahnya pengawasan internal dan potensi konflik kepentingan menciptakan “blind spot” yang memungkinkan penyimpangan berkembang jadi kejahatan terstruktur.
Sudirta mengingatkan bahwa munculnya kasus-kasus yang melibatkan perwira tinggi Polri dan mantan petinggi Kejaksaan telah menimbulkan persepsi negatif publik terhadap hubungan antar lembaga penegak hukum.
Ia menyoroti kecenderungan hukum untuk mengendur saat ada kesepakatan kepentingan dan kemudian digunakan sebagai alat retaliasi ketika keseimbangan terganggu.
Untuk memperbaiki situasi, Sudirta mendorong evaluasi regulasi termasuk Undang-Undang Polri dan Undang-Undang Kejaksaan serta penguatan fungsi pengawasan eksternal.
Ia menilai Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan belum memiliki kewenangan pengawasan yang memadai terhadap aparat penegak hukum.
Sudirta juga mengusulkan pemberian hukuman lebih berat bagi aparat penegak hukum yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Ia menyebut pemberantasan korupsi sebagai agenda utama reformasi hukum nasional sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Sudirta mengusulkan langkah konkret seperti revisi lanjutan UU Polri dan UU Kejaksaan, penerapan pembuktian terbalik melalui RUU Perampasan Aset, penyidikan gabungan dengan supervisi KPK terhadap perkara yang melibatkan petinggi aparat, serta pemberatan hukuman dalam UU Tipikor bagi aparat yang menyalahgunakan kewenangannya.
Ia menegaskan bahwa hanya dengan aparat hukum yang bersih, berani, dan berintegritas serta nafas yang sejalan dengan Pancasila, Indonesia dapat keluar dari “labirin korupsi” dan melangkah menuju Indonesia Emas 2045.







