BPJS Kesehatan memperingati ulang tahun ke-58 dengan jumlah peserta tercatat mencapai 285 juta jiwa.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini menjadi pilar utama dalam perlindungan kesehatan masyarakat.
Peningkatan layanan dilakukan melalui penguatan fasilitas kesehatan di berbagai daerah.
Proses administrasi juga disederhanakan untuk memperlancar akses peserta di seluruh wilayah.
Pengembangan layanan digital diintensifkan untuk memudahkan ratusan juta peserta terdaftar.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menekankan perlunya kolaborasi antarpemangku kepentingan demi keberlanjutan layanan.
Ia mengingatkan akar lembaga yang bermula dari pembentukan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) pada 15 Juli 1968.
Prihati menyatakan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo atas dukungan terhadap keberlanjutan Program JKN.
Menurutnya, setelah 58 tahun beradaptasi, penyelenggaraan jaminan kesehatan kini memasuki tahun ke-13 dan diarahkan untuk mendukung terbentuknya generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
Salah satu fokus kebijakan strategis organisasi adalah menjaga keberlanjutan pembiayaan dengan mengintegrasikan kepesertaan jaminan ke layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.
Hingga kini rasio klaim Program JKN tercatat 108 persen, menandakan tantangan pembiayaan yang meningkat.
Prihati mencontohkan bahwa perusahaan asuransi swasta kerap melakukan repricing ketika klaim sudah mencapai 95 persen, sehingga BPJS berharap adanya kebijakan regulasi yang memperkuat keberlangsungan Program JKN.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memberikan apresiasi terhadap peran JKN dalam sistem jaminan sosial nasional.
Kegiatan sarasehan tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan pada Rabu, 15 Juli 2026.
Dudung menyampaikan apresiasi terhadap program-program BPJS Kesehatan yang mendukung empat program kolaboratif prioritas pemerintah.
Di antaranya adalah pemantauan kesehatan siswa dan petugas SPPG melalui P-Care Makan Bergizi Gratis (MBG); pemeriksaan kesehatan di 3 sekolah rakyat; pengembangan Desa Sehat JKN bersama Koperasi Desa Merah Putih sebagai agen fasilitator jaminan kesehatan; serta Program JKN 3T melalui kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit TNI AL dan pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T.
Ia mengingatkan tantangan besar yang harus dihadapi, mulai dari kepatuhan peserta hingga sinergi antar-fasilitas kesehatan.
Dudung menegaskan pentingnya komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
BPJS Kesehatan juga meraih Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan International Organization for Standardization (ISO) 37001, terutama untuk fungsi pengadaan barang dan fungsi investasi.
Organisasi tersebut resmi memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan berbasis standar ISO 37301.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen memperkuat budaya integritas melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).







