Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi izin penggabungan lima Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi satu entitas bernama PT BPR Mangatur Ganda yang berkedudukan di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Keputusan resmi tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026.
Bank yang dilebur mencakup PT BPR Mindosari (Bengkulu), PT BPR Rap Ganda (Jambi), PT BPR Tiurganda (Sumatera Selatan), serta PT BPR Lipatganda dan PT BPR Tahuan Ganda (keduanya berasal dari Provinsi Lampung).
Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito, menyerahkan dokumen keputusan tersebut kepada pengurus dan calon pengurus bank hasil penggabungan di Kantor OJK Sumatera Utara.
Menurut Triyoga, penggabungan akan efektif setelah mendapat pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum RI.
Otoritas menilai langkah konsolidasi ini akan memperluas jangkauan layanan hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatera.
Triyoga juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat, serta strategi bisnis yang responsif pada kebutuhan masyarakat daerah.
Proses ini sejalan dengan ketentuan POJK Nomor 7 Tahun 2024 dan merupakan bagian dari Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024–2027 yang fokus pada akselerasi konsolidasi.
Kantor pusat entitas gabungan akan berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 195, Tanjung Morawa, Deli Serdang.
Proyeksi pasca-merger menunjukkan total aset gabungan diperkirakan melesat melebihi angka Rp400 miliar.
Posisi Modal Inti BPR diperkirakan menguat di atas Rp135 miliar dengan rasio permodalan atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang diperkirakan berada di atas level 50 persen.
Modal dan likuiditas yang lebih besar akan dimanfaatkan untuk pembaruan teknologi informasi, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, dan pengembangan produk yang mendukung pelaku UMKM.
OJK mengimbau nasabah dan masyarakat di daerah terdampak untuk tetap tenang selama proses administrasi berlangsung.
Regulator juga menegaskan jaminan keamanan dana simpanan dan mendorong masyarakat untuk terus mempercayakan layanan keuangan pada industri BPR yang semakin sehat dan diawasi ketat.
Ke depan, OJK menyatakan komitmen untuk melanjutkan program transformasi kelembagaan bagi BPR konvensional maupun syariah di seluruh Indonesia.
Tujuannya adalah membentuk arsitektur perbankan mikro yang efisien, tahan terhadap risiko pasar, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.







