Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan akan melaporkan empat hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial (KY).
Pelaporan itu dipicu oleh kekesalannya atas vonis yang dijatuhkan pekan ini, Selasa (30/6/2026).
Majelis hakim tersebut memvonis Nadiem 10 tahun penjara dan menjatuhkan denda sebesar Rp1 Miliar dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan.
Selain itu, majelis juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809 Miliar dengan ketentuan subsider 5 tahun kurungan.
Nadiem menilai putusan tersebut tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan secara objektif.
Menurutnya, gabungan hukuman pokok dan subsider membuat total hukuman yang dibacakan setara 15 tahun penjara.
Ia menegaskan uang pengganti senilai Rp809 Miliar tidak pernah menyentuh dirinya secara pribadi.
Dokumen dan kesaksian yang diajukan di persidangan, kata Nadiem, menunjukkan dana itu milik PT AKAB (GoTo) dan tidak terkait dengan Google maupun perkara Chromebook.
Nadiem juga mengkritik sikap empat hakim yang menyatakan bersalah; dia menilai mereka menghindari kontak mata saat berinteraksi di persidangan.
Dia memuji satu hakim, Andi Saputra, yang mengeluarkan dissenting opinion dan menyatakan Nadiem seharusnya bebas tanpa syarat.
Perbedaan pendapat itu, menurut Nadiem, menegaskan ada hakim yang berani menyampaikan penilaian sesuai fakta persidangan.
Nadiem menyampaikan terima kasih kepada istri, Franka, keluarga, tim penasihat hukum, pengemudi ojek online, guru, tokoh masyarakat, dan pakar hukum yang memberi dukungan.
Dia memastikan akan segera mengajukan upaya banding untuk mencari keadilan bagi dirinya serta bagi kaum muda, profesional, dan pihak jujur yang menurutnya dikriminalisasi.
Salah satu penasihat hukumnya, Dodi S Abdulkadir, menyatakan pihak pembela merasakan adanya pengingkaran terhadap alat bukti.
Dodi mengklaim sejumlah barang bukti pembelaan tidak diakui keberadaannya dalam pertimbangan hakim meskipun tersedia rekaman dan catatan proses persidangan.
Menurut Dodi, bila bukti-bukti tersebut dipertimbangkan, putusan bersalah tidak akan mungkin dijatuhkan kepada Nadiem.
Pihak penasihat hukum mengatakan akan menempuh langkah hukum terhadap dugaan obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses peradilan.
Mereka berencana membawa persoalan itu ke ranah yang diatur perundang-undangan sebagai tindaklanjut atas keputusan majelis hakim.







