Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan penyidikan terkait dugaan tindak pidana perbankan yang melibatkan PT BPR DCN di Malang, Jawa Timur.
Proses penyelesaian ditandai dengan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu pada Kamis, 2 Juli 2026.
Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum pada 26 Juni 2026.
OJK menetapkan satu orang tersangka berinisial GK, yang tercatat menjabat sebagai Komisaris sekaligus Pemegang Saham PT BPR DCN.
Sepanjang penyidikan, tersangka diduga melakukan serangkaian upaya perlawanan, termasuk tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, diduga berusaha melarikan diri, serta mengajukan praperadilan sebanyak dua kali.
Hasil pemeriksaan mengungkap dugaan pelanggaran serius dalam pencatatan dan pengelolaan dana di bank tersebut.
Antara lain, diduga terdapat transaksi kas yang tidak dicatat sekitar Rp5,8 miliar.
Selain itu, ditemukan indikasi pencatatan palsu melalui penggadaian agunan senilai Rp600 juta.
Tersangka juga diduga memberikan 71 fasilitas kredit dengan total sekitar Rp14,8 miliar tanpa sepengetahuan para debitur.
Dalam hal penghimpunan dana, tersangka diduga tidak mencatat setoran dari 12 deposan yang tercatat dalam 25 bilyet deposito senilai sekitar Rp7,8 miliar.
Atas dugaan perbuatan tersebut, tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Pelanggaran itu bisa berujung pada ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5 miliar.
Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menyampaikan penjelasan tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta pada Jumat, 3 Juli 2026.
Agus menegaskan OJK akan terus memperkuat penegakan hukum bersama aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat.







