Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengesahkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
Aturan baru ini dirancang untuk memperkuat struktur permodalan BPR agar lebih siap bersaing dalam industri perbankan.
Penguatan modal dinilai krusial untuk memperbesar skala usaha dan memperkuat fungsi intermediasi BPR.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa permodalan yang kuat akan meningkatkan ketahanan industri serta kemampuan pengelolaan risiko operasional.
“Melalui permodalan yang kuat diharapkan BPR dapat meningkatkan daya saingnya. Sehingga dapat menjalankan fungsi intermediarinya dengan baik dan menyerap risiko yang timbul atas kegiatan operasionalnya,” ujar Dian dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 4 Juli 2026.
POJK Nomor 7 Tahun 2026 merupakan penyempurnaan dari ketentuan permodalan sebelumnya dan diselaraskan dengan aturan serta standar akuntansi terkini bagi industri BPR.
Regulasi mengatur pemenuhan modal inti minimum yang dapat dipenuhi melalui tambahan modal disetor atau sumbangan aset tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
OJK juga memberikan relaksasi terkait batas waktu pemenuhan kelengkapan administrasi dalam proses pemenuhan modal disetor untuk memfasilitasi implementasi.
Komponen permodalan disesuaikan, termasuk pengakuan saldo surplus revaluasi aset tetap sebagai bagian dari modal inti.
Selain penyesuaian komponen, POJK ini memperkuat ketentuan sanksi bagi BPR yang tidak memenuhi kewajiban modal inti minimum.
Peraturan tersebut mulai berlaku pada 30 Juni 2026.
Dokumen pendukung seperti FAQ, materi sosialisasi, dan abstrak peraturan disediakan melalui Sistem Informasi Ketentuan OJK (SIKEPO).







