Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil manajemen PT Kredivo Finance Indonesia dan PT KreditFazz Digital Indonesia pada Kamis, 23 Juli 2026 terkait dugaan pelanggaran etika penagihan terhadap seorang konsumen di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Langkah pemanggilan dilaksanakan setelah sejumlah unggahan di media sosial menyorot tindakan yang dianggap tidak pantas oleh petugas penagihan.
OJK meminta kedua perusahaan menjelaskan kronologi kejadian serta langkah penanganan yang telah diambil terhadap dugaan pelanggaran tersebut.
Penjelasan awal dari pihak terkait menyebutkan konsumen menggunakan aplikasi Kredivo, dan fasilitas pinjaman tunai berasal dari produk KreditFazz yang dipasarkan melalui aplikasi itu.
Agus Firmansyah, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, menegaskan bahwa penyelenggara usaha jasa keuangan (PUJK) tetap bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan pihak ketiga untuk dan atas nama PUJK.
Ia menambahkan bahwa pemanfaatan penyedia jasa penagihan tidak menghilangkan kewajiban PUJK untuk memastikan seluruh aktivitas penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
OJK meminta PT Kredivo Finance Indonesia dan PT KreditFazz Digital Indonesia melakukan investigasi internal yang menyeluruh, objektif, dan terdokumentasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
OJK meminta hasil investigasi dan perkembangan tindak lanjut disampaikan kepada otoritas.
OJK meminta evaluasi tata kelola penggunaan pihak ketiga, termasuk mekanisme seleksi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyedia jasa penagihan.
OJK meminta peninjauan serta penguatan kebijakan, prosedur, dan standar operasional kegiatan penagihan.
OJK meminta pengambilan tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai hasil investigasi.
OJK meminta langkah perbaikan dan penyampaian informasi yang akurat kepada konsumen serta masyarakat.
Pendalaman perkara masih berjalan dan mencakup pemeriksaan dokumen, hasil investigasi internal perusahaan, serta perjanjian kerja sama dengan penyedia jasa penagihan.
Agus menyatakan bahwa jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK akan mengambil tindakan pengawasan dan/atau penegakan sesuai kewenangannya.
OJK mengimbau masyarakat untuk tidak menarik kesimpulan sebelum proses pendalaman selesai dan menahan diri dari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.







