Wakil Ketua MUI Cholil Nafis mengajukan pembentukan sebuah wadah konsolidasi ekonomi syariah nasional bernama Danantara Syariah.
Usulan itu disampaikan usai pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-8 di Jakarta pada Jumat, 24 Juli 2026.
Cholil menjelaskan bahwa berbagai instrumen keuangan dan ekonomi syariah saat ini beroperasi secara terpisah sehingga potensinya belum dimaksimalkan.
Potensi tersebut meliputi sektor perbankan, asuransi, pasar modal, BPRS, BMT, serta ekonomi pesantren yang belum terintegrasi.
Ia juga menyoroti dana sosial dan sektor pendidikan yang dikelola berbeda-beda antara negara dan pihak swasta.
Menurutnya, dana pendidikan yang dikelola negara mencapai sekitar Rp930 triliun, sementara pengelolaan pendidikan swasta disebut melebihi Rp2.000 triliun.
Penggabungan kekuatan ini dinilai dapat menurunkan biaya proses bisnis secara menyeluruh dan memperkuat ketahanan ekonomi umat.
Cholil menyebut bahwa biaya pendanaan atau ‘cost of fund’ akan menjadi lebih murah bila sumber daya dikonsolidasikan sehingga proyek berskala besar menjadi lebih mungkin dilaksanakan.
Selain efisiensi biaya, konsolidasi juga dipandang mampu memperbesar kapasitas pemberdayaan melalui mekanisme zakat dan wakaf.
Dia menegaskan bahwa hingga kini Indonesia belum memiliki lembaga super holding yang menyatukan seluruh kekuatan ekonomi syariah nasional.
Untuk itu, MUI mengusulkan pembentukan Danantara Syariah Nusantara sebagai holding yang menggerakkan ekonomi umat dengan karakteristik berbeda dari korporasi biasa.
Usulan ini dimaksudkan sebagai masukan kepada pemerintah guna memperkokoh ketahanan ekonomi masyarakat di tengah kondisi yang tidak menentu.
Cholil menekankan bahwa ekonomi syariah bertumpu pada pembiayaan masyarakat dan sektor konsumen, sehingga dorongan berkelanjutan untuk Danantara Syariah Nusantara dinilai penting.







