Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah intensif untuk mengembangkan hilirisasi komoditas kelapa sawit sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah sektor perkebunan.
Program pembangunan pabrik minyak goreng dan pengolahan produk turunannya, termasuk margarin, menjadi fokus utama dalam rencana tersebut.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa kepastian legalitas lahan merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar dalam setiap ekspansi atau pengembangan usaha perkebunan.
Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menyatakan dukungan penuh daerah terhadap rencana hilirisasi, yang dinilai penting untuk mendorong kemandirian pangan di Kalimantan Barat.
Untuk meningkatkan produktivitas lahan, Pemprov mendorong penerapan pola intercropping, seperti penanaman kedelai di sela tanaman sawit muda.
Selain itu, integrasi sapi-sawit diusulkan sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan daging lokal sekaligus memanfaatkan ruang dan pakan pada areal perkebunan.
Dalam proses perluasan, pemerintah daerah menekankan agar lahan yang digunakan berstatus clear and clean untuk mencegah potensi sengketa hukum dan sosial di masa mendatang.
Krisantus juga mengingatkan investor, baik Badan Usaha Milik Negara maupun swasta, agar menghormati kearifan lokal, keberagaman suku, dan hak-hak masyarakat adat yang telah lama bermukim di wilayah terdampak.
Pemprov meminta agar pelaku usaha menunjukkan rasa memiliki terhadap daerah tempat beroperasi, bukan sekadar memanfaatkan sumber daya ekonomi semata.
Pemerintah daerah menginstruksikan PTPN IV untuk segera melakukan inventarisasi dan mempercepat peremajaan (replanting) kebun-kebun tua, terutama di wilayah Parindu, Meliau, Ngabang, dan Kembayan.
Peremajaan juga diarahkan pada lahan kebun karet yang tidak lagi produktif agar tidak terbengkalai dan mengurangi risiko klaim sepihak.
Pemprov Kalbar menyatakan kesiapannya memfasilitasi percepatan perizinan teknis serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan iklim investasi perkebunan berjalan optimal dan berkelanjutan.
Langkah-langkah ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat melalui peningkatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja.







